by

Diantara Dua Tuntutan LPBB Saat Unjuk Rasa, Satu Poin Jadi Perdebatan Antara Ketum LPBB Dan Ketua Fraksi PKB. Ini Poinnya!

Wartasulsel.net Bulukumba- Lembaga Panrita Bhinneka Bersatu bersama dengan Lidik Pro melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD kabupaten Bulukumba.Selasa 6 September 2022.

Nampak hadir dalam aksi ini, Ketum LPBB Hariyanto Syam, Sekjend LPBB Andang, Ketua Basis LPBB Sulsel Andi Parman,Ketua DPD Lidik Pro Bulukumba Andi Bangsawan(Andi Erick) serta korlap Andi Riyal,Arman Cote beserta pengurus lembaga lainnya.

Dari pantauan media, aksi massa kali ini menutup ruas jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan sepanjang kurang lebih 5 kilometer,

Massa melalui korlap meminta agar anggota DPRD kabupaten Bulukumba mengawal aspirasi mereka sampai ke pemerintah pusat tentang penolakan kenaikan BBM dan penolakan ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura.

Kepada media, ketua umum LPBB Harianto Syam mengatakan ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah bentuk kekeliruan yang dilakukan pemerintah saat ini, kita saja di Indonesia masih ngos-ngosan tentang tersedianya bahan bakar.

Hal ini yang sempat menjadi perdebatan antara Ketum LPBB Harianto Syam dengan anggota dewan fraksi PKB Fahidin saat pernyataan dibuat secara tertulis diruangan aspirasi. Dalam pantauan media diruangan aspirasi DPRD, Ketua fraksi PKB Fahidin dalam ketegasannya yang menyatakan bahwa terkait ekspor minyak ke Singapura masih jadi perdebatan panas di pusat saya hanya bisa menerima satu poin saja yaitu terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi ketua umum LPBB Harianto Syam terus mendesak agar masalah ekspor dimasukkan juga, karena seorang dewan perwakilan rakyat tentunya harus berani menyampaikan apa yang menjadi tuntutan rakyat hari ini.

“Ironis sekali jika Indonesia mengekspor minyak keluar negeri sementara di Indonesia sendiri biasa terjadi kelangkaan artinya kita saja tidak cukup”.ujar Harianto. Dalam poin pernyataan yang ditandatangani anggota DPRD dan akhirnya disetujui tuntutan dalam dua poin yang menjadi tuntutan L-PBB.

Sementara itu ketua Basis (Badan Strategis Investigasi Nasional) LPBB Sulsel Andi Parman mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM itu sangatlah merugikan rakyat terutama di kalangan ekonomi menengah kebawah karena akan berpengaruh besar terhadap harga harga bahan pokok.

“Dampak dari kenaikan harga BBM adalah bisa terjadi peningkatan jumlah kemiskinan karena sudah jelas akan bertambah lagi pengangguran dengan adanya PHK di mana mana”.ujar Andi Parman

Ketua DPD Lidik Pro Bulukumba juga menambahkan dalam orasi gabungan bahwa pemerintah harus mencarikan solusi agar kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian rakyat saat ini.

“Kita masih tahap pemulihan dari dampak pandemi covid19 olehnya itu para wakil rakyat harus memikirkan solusinya agar harga harga bahan pokok di pasaran tidak terlalu melambung tinggi efek dari kenaikan BBM itu sendiri”.ujar Andi Bangsawan

Aksi massa demonstrasi berakhir setelah beberapa perwakilan dari anggota DPRD kabupaten yaitu Fahidin HDK (PKB), Asri Jaya (Golkar), H. Syamsir Paro, S.Sos (PAN), H. Safiuddin, S.Sos (PBB), H. Musa Lirpa (PDIP), H. Supriadi, H. Beddu (Hanura), Ismail Yusuf (Berkarya) bersedia menandatangani surat penolakan kenaikan BBM dan berjanji akan menyampaikan langsung ke DPR pusat.