by

Bangun Desa Melek Politik dan Pemilih Mandiri, KPU Sinjai MoU Dengan 11 Desa/Kelurahan

Wartasulsel.net,_|| Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan menjadi latar belakang pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dimana, desa merupakan tingkatan sosial warga dari yang paling kecil. Apabila tingkatan sosial kecil ini sudah mampu mandiri dan rasional (melek) dalam konteks politik, diharapkan akan memberikan dampak bagi tingkatan sosial yang lebih besar.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilihan umum serta partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Sinjai, atas dasar itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai gelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dengan Desa/Kelurahan yang telah ditunjuk sebagai lokasi khusus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DPPP) di Kabupaten Sinjai yang bertempat di kantor KPU Sinjai, (13/7/2022).

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Inspektorat Sinjai, 11 Kepala Desa/Lurah dan Kader DP3.

Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Muhammad Naim mengatakan bahwa pada tahun ini ada 11 Desa/Kelurahan yang menjadi lokus pada kegiatan DPPP, yakni Desa Kassi Buleng, Desa Gareccing, Desa Sanjai, Desa Gunung Perak, Desa Lamatti Riattang, Desa Tompo Bulu, Desa Saotengnga, Desa Pulau Harapan, Desa Barambang, Desa Kaloling dan Kelurahan Lamatti Rilau.

Sebelumnya di tahun kemarin, KPU Sinjai telah bekerja sama dengan dua desa, yakni Desa Mattunreng Tellue dan Desa Samaturue sebagai desa percontohan melek politik untuk kegiatan DPPP.

Tujuan dibentuk DPPP ini salah satunya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat sekaligus membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, ujarnya.

Sementara itu Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Partisipasi Masyarakat, Muh. Kasim mengatakan bahwa 47,4 persen pemilih yang dibiayai oleh caleg tertentu bukan pemilih mandiri katanya ini adalah sedekah.

Sementara 70 persen masyarakat melek teknologi informasi sudah menggunakan android dan 67,4 persen menghabiskan waktunya selama 4 sampai 5 jam di sosmed setiap hari.

Masyarakat mengkonsumsi berita hoax yang tersebar di sosmed tanpa ada filterisasi dan kalau ini dibiarkan akan memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Dari data itulah dipandang perlu untuk diberikan sentuhan pendidikan politik terutama dalam membuat pilihan politik, masyarakat secara sadar mengedepankan kemandirian dan rasionalitasnya dan harus berdaulat atas pilihan politiknya sendiri, ungkapnya.

Lebih jauh lagi, Muh. Kasim mengatakan bahwa dalam memilih calon pemimpin dalam proses pemilu dan pemilihan, masyarakat tidak bersedia diintervensi oleh kepentingan tertentu dan secara sadar berani menolak adanya politik uang, mampu memfilter informasi yang berbau hoaks dan ujaran kebencian serta menghindar dari politisasi SARA.

Sebuah desa dikatakan peduli pemilu dan pemilihan bukan hanya diukur secara kuantitatif yaitu berdasarkan angka partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan di berbagai level tetapi juga secara kualitatif. Terutama dalam membuat pilihan politik, masyarakat secara sadar mengedepankan kemandirian dan rasionalitasnya, tandasnya.