by

RUU KIA : Cuti melahirkan 6 Bulan, Haruskah Ibu Bahagia atau Bersedih?

Wartasulsel.net,_|| Oleh : Sri Rahmayani, S. Kom
( Aktivis Pemerhati Masyarakat dan Anggota Amk4 ). Rencana pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang telah lama dirancang. Kini kembali dibicarakan untuk disahkan menjadi undang-undang. Suatu pertanda ada hal genting yang menggunjang dunia pekerja bagi perempuan.

Salah satu isi RUU yang silau untuk dibahas adalah naiknya jenjang waktu cuti bagi ibu melahirkan dari 3 bulan ke 6 bulan. Ada beberapa yang setuju kebijakan itu karena memihak kaum perempuan yang nantinya dapat fokus pada pekrjaan utama mereka.

Namun tak sedikit yang menolak, sebut saja kalangan pengusaha justru menganggap aturan ini tidak masuk akal justru perlu dibicarakan kembali. Menurut mereka, aturan ini akan berdampak pada produktivitas kerja perusahaan, padahal mereka sedang melakukan recovery pascapandemi yang cukup panjang.

Tidak harmonis dengan UU Ketenagakerjaan Melihat adanya pro kontra akan disahkannya RUU KIA, pihak yang kontra tentunya bagian ketenagakerjaan. Karena pekerja akan berkurang melihat suamipun ikut cuti ketika istri melahirkan ketika membaca lengkap isi RUU KIA.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyampaikan selain pro dan kontra yang muncul antara pekerja dan pengusaha, kehadiran RUU KIA akan memunculkan ketidakharmonisan dengan UU Ketenagakerjaan. “Kalau memang RUU ini disahkan, pasti akan tidak harmonis dengan UU Ketenagakerjaan, ini mau ikut UU mana? Harus ada yang mengalah, harus ada yang direvisi ( ekonomi.bisnis Rabu 22/6/2022).

Pengamat berkomentar ketika diberikan cuti menggenapkan saja 1 tahun agar bisa diisi dulu pekerja lain sampai aktif pekerja perempuan. Mengingat perempuan selama cuti tetap harus diberikan gaji dan jaminan sosial dari perusahaan. Tentunya itu bertolak dari bagaimana pihak perusahaan ketika kinerja dari pekerja berkurang.

Ilusi kebahagiaan sementara
Karena pemangku jabatan yang lebih berhak menentukan mana yang lebih utama diutamakan, Jadi ketika RUU KIA disahkan maka UU ketenagakerjaan haruslah mengalah demi memenangkan kepentingan dibaliknya.

Kebahagiaan tentunya dirasakan bagi yang pro, yaitu perkerja. Dapat terlihat alasan akan disahkannya berpihak pada kaum perempuan dan anak. Cuti 6 bulan memberikan ruang bagi ibu untuk anak mereka ASI ekslusif. Serta cuti juga diberikan suami untuk mendampingi istri mereka. Selain itu gaji serta jaminan sosial terjamin.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga. Menurut dia, hal ini terlihat dari beberapa aturan seperti pemberian cuti enam bulan bagi perempuan dan cuti empat minggu bagi suami (cnbcindonesia Rabu 22/6/2022).

Kebijakan pada RUU KIA yang masih tertuang dalam wacana tentunya belom bisa diterima begitu saja. Melihat tidak adanya sinkronisasi antara kinerja dari pekerja. Serta waktu yang bergantung pada perempuan yang jika dikembalikan pada fitrahnya akan melahirkan dan menyusui bergantung rezeki anak yang diamanahkan kepada mereka.

Kesedihan di balik kepentingan terselubung Endingnya ketika menganalisa jiak RUU KIA fixsasi disahkan tentunya akan memihak perempuan serta otomatis perempuan akan diangkat dan diberi ruang gerak yang leluasa untuk terus bekerja. Tidak terlepas pekrja apa yang digeluti. Untuk memenuhi kouta peran perempuan ikut andil secara menyeluruh di ranah publik.

Mereka secara otomatis akan tergiring tetap keluar bekerja meninggalkan peran utama mereka sebagai ibu dan pengatur rumah rumah tangga. Dengan memberikan kelonggaran waktu 6 bulan cuti. Jika disbanding rentang waktu lain mmebersamai anak-anak mereka serta tanggungjawabnya sebagai istri.
Kesedihan seharusnya menghampiri mereka ketika peran mereka harus disamakan laki-laki.

Jika dicermati secara lebih mendalam, banyaknya kasus terhadap perempuan terjadi akibat sistem sekuler kapitalistik yang menjiwai negeri ini. Perempuan dipaksa keluar dari koridor fitrahnya yang telah diciptakan secara unik oleh Allah subhanahuwata’ala.

Kembalikan perempuan pada fitrahnya Islam telah memiliki pengaturan yang khas dan menyeluruh untuk menjaga perempuan dalam menjalankan perannya secara optimal. Dengan Islam jika diterapkan secara sempurna. Perempuan akan dinafkahi oleh suami ataupun pihak lain yang secara hukum fikih wajib memberi nafkah.

Kebutuhan pokoknya terpenuhi. Pun kebutuhan-kebutuhan lainnya dapat dicukupi karena negara berperan untuk memudahkan rakyatnya memperoleh penghidupan yang layak dan tidak berbiaya mahal.

Sebagaimana contoh di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada rakyatnya yang berhak menerima zakat karena telah tercukupi. Perempuan-perempuan di dalam Islam pun dijaga sehingga dapat berperan optimal sebagai ibu pencetak generasi, intelektual peradaban, dan penyebar cahaya Islam.
Wallahua’lam bishshowwab