by

Kenaikan TDL 3000 VA: Subsidi Silang Wujud Peduli Pemerintah?

Wartasulsel.net,_|| Oleh : Sri Rahmayani, S. Kom
(Aktivis Pemerhati Rakyat dan Anggota AMK4) Polemik kenaikan tarif dasar listrik seakan menjadi bomerang yang mengahntam ekonomi rakyat. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok wajib ada bagi setiap rumah.

Pemerintah telah menetapkan rencana kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan 3.000 volt ampere (VA), menyusul kenaikan harga komoditas energi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Solihin mengatakan bersiap akan kenaikan ini, meski terlalu dini untuk melihat dampak yang nanti dirasakan (finance.detik.com Jumat 20/05/22).

Secara umum listrik adalah komponen biaya. Itu salah satu dasar kita dalam menentukan harga jual. Maka tentunya akan berdampak ke sana. Solihin juga menambahkan bahwa terlalu dini untuk melihat seberapa besar dampaknya nanti. Hal tersebut dikarenakan bisa saja pengusaha lebih memilih melakukan efisiensi ketimbang menaikkan harga produk. Imbas Kenaikan TDL

Kenaikan tersebut walaupun hanya pada 3.000 VA, namun akan berimbas pada sektor lain dan akan secara tidak langsung akan membebani rakyat menengah ke bawah.

Presiden dan kabinet sudah menyetujui untuk berbagi beban, kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas.

Pemerintah beralasan kenaikan TDL utk kelompok menengah ini bentuk berbagi beban atas kesulitan pemerintah. Faktanya, kenaikan ini memang akan menambah sedikit pemasukan negara namun tetap akan berdampak inflasi yang menyusahkan rakyat kelas bawah.

Dilansir dari laman resmi PLN, tarif tenaga listrik untuk adjustment bulan April-Juni 2022 beragam, Kenaikan tarif listrik muali dari Rp995.74 kWh hingga Rp1.447.4 per kWh. Mengenai harganya pun dibagi dalam berbagai golongan yakni mulai dari pelanggan tegangan rendah hingga tinggi.

Rp1.352 per kWh untuk pelanggan tegangan rendah (TR) 900VA-RTM; Rp1.444,7 per kWh untuk Pelanggan 1.300 VA, Pelanggan 2.200 VA, Pelanggan 3.500 VA, Pelanggan 5.500 VA, Pelanggan bisnis 6.600 VA-200 kVA dan Pelanggan pemerintah 6.600 VA-200 kVA; Rp1.444,74 per kWh untuk pelanggan tegangan menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri dan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA; Dan Rp996,74 per kWh untuk pelanggan tegangan tinggi (TT) untuk industri dengan daya di atas 30.000 kVA; Itulah tadi rincian kenaikan tarif dasar listrik yang akan terealisasi pada Juli 2022 mendatang (Framegrid.id Ahad 22/05/22).

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 3.000 VA sebagai tindakan eksploitatif.

“Dari sisi ability to pay, kenaikan TDL untuk golongan 3.000 VA ke atas memang bisa dimengerti. Tetapi, kebijakan ini terkesan eksploitatif terhadap kelompok ini.
Tak hanya itu, dia juga meragukan apakah layanan PLN bagi pelanggan golongan 3.000 VA ke atas akan semakin baik atau justru sama saja dengan pelanggan lainnya.

“Setelah golongan ini dinaikkan, apakah PT PLN (Persero) bisa memberikan pelayanan yang lebih andal pada golongan 3.000VA ke atas? Saya ragu karena sumber pembangkitnya sama dan jaringan kabel distribusinya juga sama. Tarif naik, tapi keandalan dan jaminan pelayanannya stagnan.

Eksploitasi SDA energi dalam ideologi kapitalisme telah menimbulkan berbagai masalah di planet ini. Satu hal yang relatif sering disorot, khususnya di Indonesia, adalah terkait subsidi energi, baik itu subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Agenda kapitalisme yang terus menerus dipaksakan pada negara-negara Dunia Ketiga adalah pencabutan subsidi energi.

Pencabutan subsidi ini tidak lain merupakan agenda liberalisasi sektor-sektor vital, sehingga negara tidak lagi memonopoli energi, melainkan swasta juga bisa masuk ke dalamnya. Dampak langsung dari pencabutan subsidi energi adalah naiknya harga produk energi, sehingga memberatkan masyarakat selaku pengguna akhir.

Sistem Pengelolaan Sumber daya energi dengan Islam SDA energi merupakan kepemilikan umum. Umatlah pemilik sesungguhnya dari SDA energi, sementara negara hanya sebagai pengelola saja.
Karena merupakan kepemilikan umum, maka diharamkan bagi swasta untuk menguasainya, karena itu berarti menghalangi umat mendapatkan haknya.

Rasulullah ﷺ bersabda,
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, api, dan padang gembalaan.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah)
Pada prinsipnya, negara hanya menarik biaya dari masyarakat sebesar biaya produksi, transportasi, dan litbang dari produk energi yang dihasilkan.

Namun, negara boleh-boleh saja mengambil keuntungan dari harga produk energinya, dengan catatan tidak memberatkan dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk lain.

Kedaulatan dan ketahanan energi merupakan kewajiban dalam Islam. Ketiadaan kedaulatan energi, yang di antaranya disebabkan penguasaan asing terhadap SDA energi, akan sangat mengancam kedaulatan negara. Bayangkan jika Khilafah harus tergantung pada asing untuk mendapatkan sumber energi demi menunjang peradabannya, maka Khilafah akan sangat mudah dikendalikan oleh asing.

Demikian pula, jika ketahanan energi kurang akibat SDA energi tidak memadai untuk keperluan negara, Khilafah juga bisa ditekan asing. Hal ini jelas-jelas terlarang dalam Islam. Allah Swt. berfirman, “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS An Nisa’: 141)
Sepatutnya memilih kebijakan yg tidak memberatkan masyarakat kelas menengah dan menyengsarakan kelas bawah, yakni mengubah paradigm.
Wallahua’lam bishowab