by

Aktivis IMALAK Sulsel Menanti Kabar Kejati, Harap Serius Dan Tegas Tangani Kasus Korupsi

Wartasulsel. Net Makassar- Tak hanya lembaga plagiat anti korupsi yang terus merongrong keseriusan Kejaksaan tinggi sulawesi selatan dalam penanganan kasus korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2018 yang saat ini penanganannya telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan, Minggu (29 November 2021).

Menurut ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas kampus
PP (IMALAK) Sulsel Aan akrab disapa Damkers mengungkapkan
Seperti diketahui berdasarkan audit dan temuan BPK bahwa PDAM Makassar mengalami selisih anggaran sekitar Rp 31 milliar pada pembayaran dana pensiun dan bonus pegawai sebesar Rp 8,3 Miliar dan juga kelebihan biaya pensiun sebesar Rp 23 Miliar hal tersebut diketahui, dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Makassar, ditemukan sejumlah pelanggaran.

Sehingga BPK memuat adanya lima rekomendasi, baik untuk Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) maupun PDAM Makassar sendiri
Seperti diantaranya adalah BPK merekomendasikan ke Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kemudian yang kedua, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Korupsi, kata dia, merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut (extra ordinary crime) dan korupsi merupakan musuh bersama karna koruptor penjahat kemanusiaan yang menghancurkan tujuan bernegara dan penghancur masa depan bangsa.

Apalagi kaitannya dengan persoalan yang terjadi di kasus dugaan korupsi  pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2018 ini, di mana kabarnya sama sekali tak ada pengembalian kerugian negara.

Menurut informasi Tim penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi sulawesi selatan sejak senin 22/11/2021 tim penyidik pidana khusus kejati sulsel sudah mulai memeriksa beberapa orang saksi diantaranya Mereka terdiri dari pejabat dan mantan pejabat keuangan di PDAM Kota Makassar dan lanjut senin 29/11/2021 tim penyidik pidana khusus kembali periksa beberapa orang saksi yang diantaranya mantan Direktur Tehnik PDAM kota makassar tahun 2015-2017 & 2017-2019,
pemeriksaan saksi tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM kota makassar untuk pembayaran tantim dan bonus/jasa produksi tahun 2017s/d 2019 premi asuransi dwiguna jabatan bagi walikota dan wakil walikota serta premi dana pensiun ganda tahun 2016 s/d 2019.

Jadi kami berpesan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. TIM penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi sulawesi selatan agar kiranya serius dan tegas dalam menangani perkara persoalan ini.

Lanjut dia Masyarakat sulawesi selatan khususnya Masyarakat Kota makassar tentunya akan mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan jika nantinya mampu serius dan tegas dalam memberantas kasus korupsi di sulawesi selatan khususnya kota makassar. tutupNya.

(RUD)