by

Diduga Agen dan Supplier Dalam Penyaluran Dana BPNT di Barru, Tidak Sesuai Mekanisme

Wartasulsel. Net Makassar- Puluhan dari Komite Pejuang Kerakyatan (KPK) menggelar aksi unjuk rasa diwarnai pembakaran sejumlah ban, pada hari Rabu (24 November 2021), dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Pangan Non tunai (BPNT), di Kabupaten Barru.

Aksi Unjuk Rasa ini, dilaksanakan di depan Gedung Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) di, Jalan Urip Sumohardjo km 14 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang dikawal petugas kepolisian.

Dari hasil pantauan Wartasulsel. Net di lapangan aksi Komite Perjuangan Rakyat (KPK) yang dilakukan puluhan mahasiswa membakar sejumlah ban, lantaran demostran meminta pihak Kejati Sulsel menerima 2 tuntutan Poin.

Demostran bergantian melakukan orasi dengan menggunakan mikrofon suara. Aksi ini berjalan dengan tertib walau ada gerakan pembakaran sejumlah ban, namun tidak menimbulkan kemacetan arus lalulintas.

“Komite Pejuang Kerakyatan Wahyu Hermansyah sebagai Jendral Lapangan,” menuturkan dirinya melakukan aksi UNRAS lantaran adanya dugaan korupsi BPNT jika diakumulasikan penggelapan dana kurang lebih mencapai senilai Rp 550 juta, yang dimana Terdapat 54 desa dan kelurahan di kabupaten Barru, sebanyak 11 ribu penerimaan BPNT ungkapnya.”

Dia menjelaskan bahwa BPNT merupakan dana bantuan sosial bersumber dari pemerintahan bertujuan untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil investigasi dan kajian, serta banyaknya laporan dari masyarakat bantuan tersebut tidak pada sasaran dan tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Bantuan yang seharusnya Rp 200 ribu perorangan namun yang terjadi hanya sekitar Rp 150, ini menandakan bahwa diduga ada permainan antara agen dan supplier kata Wahyudi.

Kejadian ini terjadi pada bulan Januari hingga Desember 2019. Apabila dikalikan berjumlah 13 milliar dana yang telah gelapkan dengan mengadakan nama penerima bantuan ucap Wahyudi Hermansyah jenderal lapangan Komite Pejuang Kerakyatan (KPK).

“Selain mark up, juga terjadi duplikasi data penerimaan BPNT sebanyak 1955 orang setelah diverifikasi, terdapat 529 orang telah dikembalikan kartu BPNTnya BRI dan sisa 1426 orang penerimaan bantuan yang ganda telah dicairkan dananya sebesar 830 terang Wahyu.

Ia pun menambahkan akhir-akhir ini persoalan kolusi, korupsi dan nepotisme kembali menjadi topik hangat baik di skala Nasional sampai pada jajaran desa. Kolusi, korupsi dan nepotisme adalah perampasan atas hak-hak khalayak banyak serta mencederai prinsip keadilan sosial. Oleh karenanya perlu diberantas dan ditindak tegas Tutur Wahyu Hermansyah.

(RUD)

Comment

Leave a Reply