by

Puluhan Komite Pejuang Kerakyatan Demo di Kejati Sulsel Tuntut 2 Poin

Wartasulsel. Net Makassar- Puluhan dari Komite Pejuang Kerakyatan (KPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejati Sulsel pada hari Rabu (24 November 2021). Aksi yang disertai pembakaran ban mobil itu,
memunculkan dua tuntutan.

Jenderal lapangan Komite Pejuang Rakyat, Wahyu Armansyah mendesak Kejati mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan pangan Non tunai (BPNT) dan segera tangkap dan adili oknum yang terlibat kasus bantuan Non tunai (BPNT).

Selain mark up, juga terjadi duplikasi data penerimaan BPNT sebanyak 1955 orang setelah diverifikasi, terdapat 529 orang telah dikembalikan kartu BPNTnya BRI dan sisa 1426 orang penerimaan bantuan yang ganda telah dicairkan dananya sebesar 830.

Lihat video selengkapnya dibawah ini!

“Terdapat 54 desa dan kelurahan di kabupaten Barru, sebanyak 11 ribu penerimaan BPNT. Jika diakumulasikan maka penggelapan dana kurang lebih mencapai senilai Rp 550 juta terang,” Wahyu.

Kejadian ini terjadi pada bulan Januari hingga Desember 2019. Apabila dikalikan berjumlah 13 milliar dana yang telah gelapkan dengan mengadakan nama penerima bantuan ucap Wahyu Armansyah Komite Pejuang Kerakyatan (KPK).

Dia menjelaskan bahwa BPNT merupakan dana bantuan sosial bersumber dari pemerintahan bertujuan untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil investigasi dan kajian, serta banyaknya laporan dari masyarakat bantuan tersebut tidak pada sasaran dan tidak sesuai mekanisme.

Ia pun menambahkan akhir-akhir ini persoalan kolusi, korupsi dan nepotisme kembali menjadi topik hangat baik di skala Nasional sampai pada jajaran desa. Kolusi, korupsi dan nepotisme adalah perampasan atas hak-hak khalayak banyak serta mencederai prinsip keadilan sosial. Oleh karenanya perlu diberantas dan ditindak tegas tutur.” Wahyu Armansyah.

(RUD)

 

 

 

 

 

Comment

Leave a Reply