by

Represi Rezim Iringi Permendikbud Liberal

Wartasulsel.Net,_|| Civitas akademika di Indonesa tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dunia kampus tempat mencetak para intelektual justru lekat dengan tindakan amoral. Kasus pergaulan bebas hingga kekerasan seksual seperti gunung es yang jarang terkuak ke permukaan. Hal ini tak lain karena para korban yang cenderung memilih diam karena malu maupun karena adanya tekanan (ancaman) dari pelaku. kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan lingkungan kampus, menjadikan korban sulit mendapatkan keadilan.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan bisa memicu para korban untuk berani bicara.

Data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 menunjukkan, dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi. Data ini diperkuat dengan survei Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019 yang menunjukkan lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15 persen) di bawah jalanan (33 persen) dan transportasi umum (19 persen).

Survei Kemendikbud pada 2020 menyebutkan 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah mengatakan, minimnya pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa tidak semua kampus mempunyai aturan yang jelas, implementatif dan efektif terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk pemulihan korban.

Kontroversi Pasal “Sexual Consent” : Sarat Muatan Liberal

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengancam akan menurunkan akreditasi bagi kampus yang menolak untuk menerapkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permebdikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi,” bunyi aturan dimaksud dikutip Senin (Liputan6/15/11/2021).

Komnas Perempuan mengapresiasi Permendikbudristek 30/2021 ini sebagai suatu langkah maju. Lahirnya Permendikbudristek 30/2021 ini diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Dukungan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) menilai Permendikbudristek 30/2021 ini mengisi kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual yang memprioritaskan kebutuhan dan keadilan bagi korban.

Permendikbudristek 30/2021 juga menuai kritik. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai peraturan anyar tersebut memiliki masalah formil dan materiil. Adapun masalah formil yaitu Permendikbudristek 30/2021 dinilai tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya.

“Pihak-pihak yang terkait dengan materi Permendikbudristek 30/2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan,” ujar Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, 9 November 2021.

Selain itu, Permendikbudristek 30/2021 dinilai tidak tertib materi muatan. Terdapat dua kesalahan materi muatan yang disebut mencerminkan adanya pengaturan yang melampaui kewenangan. Pertama, Permendikbudristek 30/2021 dinilai mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional.

Kedua, Permendikbudristek 30/2021 dinilai mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Selanjutnya, ihwal masalah materiil, PP Muhammadiyah menyoal Pasal 1 angka 1. Pasal itu menyebut kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

“Norma tentang kekerasan seksual dengan basis ketimpangan relasi kuasa mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor, padahal sejatinya multikausa, serta bagi masyarakat Indonesia yang beragama, pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam relasi mu’asyarah bil-ma’ruf (relasi kebaikan) berbasis akhlak mulia,” ujar Arsyad.

Selanjutnya, PP Muhammadiyah juga menyoal frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m. Hal ini dinilai mendegradasi substansi kekerasan seksual, yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban.

“Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek 30/2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap
perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,” ujar Arsyad.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbudristek 30/2021 Pasal 5 ayat (2) mengandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. “Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujarnya, Senin, 8 November 2021.

Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perzinaan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Fikri menegaskan fraksinya sangat menentang segala bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tertulis di dalam judul Permendikbudristek 30/2021. Namun di sisi lain, juga tidak setuju dengan legalisasi perzinaan.

Wajar, jika Permendikbudristek 30/2021 dikritisi dan perlu peninjauan ulang. Bukan malah menuntut balik pihak-pihak yang belum menerima.

Liberalisme : Biang Kerusakan

Kekerasan seksual di lingkungan kampus bukan isu yang baru. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan maupun antar sesama jenis telah melahirkan berbagai kasus kriminal yang mencoreng wajah para intelektual, generasi penerus masa depan bangsa.

Sistem pendidikan sekuler telah melahirkan generasi yang tidak bisa menghargai hak kekayaan intelektual. Parahnya, bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen sebagai pengajar, disaat yang bersamaan justru memiliki perilaku binal, menyasar para mahasiswa yang hendak menimba ilmu padanya.

Amat disayangkan, sistem pendidikan tidak dapat membentuk kepribadian yang luhur, hanya sebatas transfer ilmu tanpa ada penguatan dari sisi spiritual yang menjadi ‘boundaries’ antara seorang hamba dengan Tuhannya, agar mencegahnya dalam melakukan aneka bentuk kerusakan.

Kekebasan berekspresi pun digaungkan agar tiap individu bebas memenuhi jati diri. Justru kebebasan adalah pangkal dari kerusakan yang ada.

Konsep ‘sexual consent’ yang merupakan bagian dari kebesaran individu dalam memperlakukan organ reproduksinya, dianggap boleh jika ada persetujuan, suka sama suka. Padahal, banyak permasalahan timbul akibat menjajalkan organ reproduksi tidak dalam institusi pernikahan. Karena sejatinya, dengan persetujuan ataupun tidak, perilaku tersebut merupakan perbuatan kriminal yang harusnya mendapat sanksi, bukan diberikan kebebasan.

Ruang Aman Untuk Perempuan Hanya Ada Dalam Islam

Konsep pergaulan dalam Islam (nizhomul ijtima’i fil islam) telah mengatur secara detail dan rinci terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks individu, Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan umum agar menutup aurat, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Serta mencegah terjadinya campur baur (khalwat) kecuali dalam hal pendidikan, kesehatan, jual beli dan persaksian. Selain itu, pergaulan laki-laki dan permukaan terpisah secara sempurna (infishal tam).

Perempuan jika keluar dalam perjalanan jauh (safar) wajib di dampingi oleh mahromnya. Islam juga melarang perempuan nemampakkan perhiasannya (tabarruj) kecuali yang biasa nampak (dalam hal ini, seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan).

Bentuk interaksi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum adalah bentuk interaksi tolong menolong (ta’awun), saling menjaga kehormatan (iffah) dan menjaga kemuliaan (izzah). Bukan saling merendahkan apalagi saling melecehkan satu sama lain. Dengan begitu, pandangan laki-laki ke perempuan bukan pandangan seksual semata (jinsiyah) sebagaimana pandangan Barat terhadap wanita yang cenderung merendahkan dan menjadikan wanita alat pemuas nafsu belaka.

Dalam konteks masyarakat, Islam memerintahkan agar mereka saling kontrol satu sama lain, dengan landasan al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿanil-munkar, yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Sehingga keseimbangan sosial di dalam masyarakat dapat terjaga dari hal-hal yang merusak.

Dalam konteks negara, Daulah Islam akan menutup semua pintu rangsangan, baik secara online maupun offline. Tidak membiarkan tersebarnya berita fasik yang akan merusak masyarakat. Negara menjadi pihak terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, memfilter terlebih dahulu sebelum dikonsumsi publik. Negara juga bertindak sebagai penegak sanksi baik sanksi sosial maupun hukuman legal seperti hudud dan jinayat ketika terjadi pelanggan di tengah umat.

Inilah bukti berapa aturan Islam datang sebagai proteksi berlapis untuk melindungi umat dari bahaya fisik maupun non fisik akibat pengaruh ideologi asing. Karena negara Islam hanya akan berfokus pada visi misi peradaban, menjadikan masyarakat bermartabat, menyebarkan Islam kaffah baik di dalam dan luar negeri dan menebar manfaat dengan dakwah tanpa kekerasan serta jihad untuk menghilangkan semua rintangan fisik.

Will Durant, sejarawan asal Amerika Serikat menulis dalam bukunya The Story of Civilization) tentang masyarakat di bawah naungan Khilafah, The Story of Civilization, vol. XIII, p 151: “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas, dimana fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”

Wallahu’alam

Oleh : Juniwati Lafuku, S. Farm,. (Pemerhati Sosial)

Comment

Leave a Reply