by

Dari 24 Bukti Surat Diajukan PT Semen Bosowa Maros Tak Miliki Legalitas Hukum, Ini Kata Insinyur

WartaSulsel. Net Barru- Proses persidangan dalam perkara sengketa tanah Siawung 01 Bosowa di pengadilan negeri barru kemarin Kamis 30/09 kuasa hukum tergugat 1 Burhan Kamma Marausa., SH., MH, kesimpulan dalam sidang ke 13 perkara perdata.

Dari 24 kesimpulan yang sudah kami dengar sangat jelas dan terang benderang bahwa objek disengketakan oleh PT semen bosowa Maros selaku penggugat itu bukan hak miliknya dan itu juga tertuang dengan kesimpulan serta ada beberapa fakta hukum yang mendukung hal itu.

Bahwa objek yang di sengketa yang sampai saat ini penggugat PT Semen Bosowa tidak memiliki legalitas hak itu berdasarkan UU pokok agraria no 16 yang menyatakan untuk sebuah kepemilikan tanah itu dibuktikan sertifikat milik, dan sementara klien kami tergugat 1 Ir h.rusmanto sertifikat itu dikuatkan oleh BPN Barru.

Divisi Hukum PT Semen Bosowa

Terpisah devisi hukum PT Semen Bosowa Rusli mengutarakan bahwa Kalau kami perhatikan tadi dari tergugat 1, dia menyampaikan bahwa dari 24 item bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat PT Semen Bosowa Maros, bahwa mengatakan bahwa kami tidak ada satupun memiliki legalitas hukum, itu kesimpulannya kalau kita baca, kemudian ditambah lagi kesaksian-kesaksian baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat.

Adapun hal yang disampaikan pihak tergugat mengatakan kami tidak memiliki legalitas hukum, ya silahkan saja. Tapi kami berpendapat bahwa PT Semen Bosowa Maros melakukan atau mendapatkan perolehan tanah dari Andi Norma, dimana Andi Norma ini adalah orang yang menang perkara sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum Andi Norma. Bahwa Andi Norma yang merasa sebagai ahli waris menggugat tanah yang selama ini dikuasai oleh Sitti Aminah dan kawan-kawan, kemudian ringkasnya Andi Norma lah yang menang, termasuk pada saat terbitnya putusan kasasi di Mahkamah Agung tutur Rusli.

Kemudian tindak lanjutnya,” kata Rusli, dari itu kan dilakukan eksekusi. Ketika dilakukan eksekusi, kemudian tanah itu kan berarti secara Dejure dan Defacto itu sudah menjadi milik Andi Norma sehingga demikian Andi Norma berhak melakukan apa saja dengan tanah itu. Termasuk mengalihkan atau mengoperkan kepada PT Semen Bosowa Maros sejak tanggal 25 Maret 2013 tuturnya.”

Buktinya apa, ada PHTB, yaitu pengoperan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Camat Barru. Menurut kami syarat formilnya sudah terpenuhi, syarat materilnya juga sudah terpenuhi. Walaupun tadi disampaikan oleh kuasa hukum tergugat 1 itu hanya berbicara tentang proses, format dan pembuatan PHTB, nah pertanyaannya saya, coba didengar baik-baik ya, apakah misalnya ketika itu dianggap, dalam tanda petik cacat hukum, apakah kemudian karena cacat hukumnya PHTB itu, tanah itu merupakan milik Rusmanto Mansyur Effendi sebagai pemegang sertifikat, sementara pak Rusmanto tadi membeli tanah melalui AJB tanggal 12 Juli 2007 dari Sitti Aminah yang sudah dinyatakan kalah berdasarkan keputusan pengadilan.

Putusan pengadilan itu terbit tanggal 17 Januari 2007. Jadi putusan pengadilan sudah ada bulan Januari baru kemudian pak Rusmanto beli pada bulan Juli. Artinya kesimpulan kami bahwa PT Semen Bosowa Maros ini memperoleh tanah dati Andi Norma yang menang perkara sengketa lahan itu, sementara pak Rusmanto dari orang yang kalah dalam perkara.

Dan ini selalu saya ulangi. Dengar ya. Salah satu amar putusan disitu mengatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas nama orang lain di atas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Jadi semua surat-surat, dan sertifikat itu kan termasuk surat-surat.

Pada saat Bosowa sudah menguasai tanah itu setelah terjadinya PHTB tadi. Kemudian Bosowa berniat mengurus sertifikatnya. Belakangan setelah ke BPN diketahui ada sertifikat di atasnya, ada 3 disitu, yang pertama SHM 01 milik Rusmanto, SHM 02 milik Andi Surya Latif dan SHM 647 Mengembang. Waktu itu kita mohonkan pembatalannya melalui BPN Barru kemudian diteruskan ke BPN Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari 3 sertifikat itu 2 diantaranya berhasil dibatalkan yaitu SHM 02 dsn SHM 647. Lalu kenapa SHM 01 tidak dibatalkan, karena ada peraturan menteri agraria dan kepala BPN Nasional yang menyebutkan bahwa sertifikat yang sementara menjadi hak tanggungan belum dapat dibatalkan sehingga harus ditunggu dulu kapan selesainya itu sertifikat dijadikan hak agunan, misalnya tenornya berapa lama.

Rusmanto setelah balik nama kan dia menjadikan tanah itu di BNI, sehingga sertifikat itu dinyatakan di bawah hak tanggungan. Seandainya tidak di bawah hak tanggungan batal juga itu SHM 01, sama dengan dua SHM lainnya yang berhasil dibatalkan.

Tapi dikemudian hari ada aturan lagi yang menganulir aturan itu. Makanya tahun 2020 kita mengajukan permohonan lagi untuk pembatalannya. Saat itu dilakukan gelar perkara. Tentu tidak ada titik temu, masing-masing pihak berusaha memberikan argumentasi masing-masing. Akhirnya pada pertemuan terakhir itu Kepala BPN minta untuk masing-masing pihak menghadirkan penjual, Bosowa menghadirkan Andi Norma dan Rusmanto menghadirkan Sitti Aminah.

Pihak Bosowa sudah menghubungi Andi Norma tapi tidak bersedia hadir karena beliau sudah tua dan sakit-sakitan, dan pihak Rusmanto juga tidak bisa menghadirkan pembelinya.

Akhirnya pihak BPN Provinsi Sulawesi Selatan langsung memutuskan bahwa bikin aja berita acara bahwa gelar perkara selesai. Belakangan terbit surat paparan yang salah satu isinya yang ditulis Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak agar menguji keperdataan ya masing-masing melalui pengadilan. Berangkat dari situ, kami kemudian mengajukan gugatan walaupun kami yang kuasai lahan. Biasanya yang menggugat kan orang yang tidak menguasai, kenapa kami yang menggugat karena kami ingin segera ada kepastian hukum, jangan selalu ada demo-demo lebih baik kita selesaikan di ruang pengadilan, tidak perlu lah kita selesaikan di jalanan. Sebagai orang hukum menurut saya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, sebagai warga negara yang baik ya di pengadilan bukan dengan demonstrasi ucap Devisi Hukum PT Semen Bosowa Maros kata Rusli.

Burhan Kamma Marausa, SH., MH, mengatakan bukti dikuatkan dalam kepemilikan sertifikat milik Ir. H. Rusmanto diantaranya inveksitagasi lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BPN barru serta jaminan surat sertifikat di bank BNI yang dilakukan Ir, H. Rusmanto.

Tentunya itu menguatkan sertifikat dari hasil keterangan pendaftaran tanah (SPKT) dan sangat jelas bahwa yang tertulis disitu masih nama Ir H. Rusmanto dan itu dikuatkan dengan bukti surat di persidangan oleh pihak BPN barru.

Dengan merujuk kepada UU pokok agraria no 16 sertifikat tanah itu asli, sehingga pihak BNI memberikan pinjaman kepada Ir H. Rusmanto, secara hukum itu sudah sah menurut Burhan.

Mengacu dari pemeriksaan bukti surat tidak satupun bukti surat dari 24 surat yang diajukan PT Semen Bosowa Maros tidak memiliki keterkaitan objek sengketa atau yang digugatnya.

Begitupun saat peninjauan lapangan PT Semen Bosowa Maros selaku penggugat tidak hadir dasar Persipal untuk menunjuk batas batas mana sebenarnya tanahnya, mereka hanya menunjuk-nunjuk batas-batas mana sebenarnya tanahnya itu dan hanya ditunjuk oleh kuasa hukumnya.

“Kata kuasa hukum tergugat 1 Burhan Kamma Marausa., SH., MH tidak seperti klien kami memiliki bukti surat ukur No (21) tahun 1945 yang tertanggal 19 Januari 1995.”

Adapun fakta persidangan tiga saksi yang dihadirkan penggugat pihak PT Semen Bosowa Maros yaitu saksi

1.Taufik Mustafa selaku mantan camat Barru yang memproses akte Pengoperan.
2. Saksi kepala desa Andi Panrenrangi ikut bertanda tangan dalam Pengoperan
3. Dan saksi camat Barru Sekarang ibu Hilmadina.

Ke seluruh tiga saksi dalam persidangan menyatakan tidak pernah ke lokasi objek sengketa bahwa dia tidak mengetahui batas batas objek sengketa secara sempurna tegas Burhan.

Pada saat peninjauan lapangan PT Semen Bosowa Maros selaku penggugat tidak hadir dasar Persipal untuk menunjuk batas batas mana sebenarnya tanahnya, mereka hanya menunjuk-nunjuk batas-batas mana sebenarnya tanahnya itu dan hanya ditunjuk oleh kuasa hukumnya.

Jadi sebenarnya PT Semen Bosowa Maros bukan pemilik objek sengketa ini bicara fakta hukum tadi kita bicara legelitas, jadi kami selaku kuasa hukum wajib menolak haruslah gugatan ditolak.

(RUD)