by

KPK Cuekin Panggilan Komnas HAM : Sudah Benar? Oleh : Blasius Daniel Jigibalom

Menurut Sujarnako mantan direktur PJKAKI KPK, pimpinan KPK tidak hanya mengabaikan panggilan komnas ham, tetapi juga mengabaikan panggilan dari komnas perempuan dan omnimbus. Dengan mengabaikan panggilan ini merupakan perbuatan tercela, dan beberapa pihak pun menganggap sebagai pelanggaran hukum. Pimpinan KPK terlihat takut dengan panggilan Komnas HAM.
Pimpinan KPK dinilai tidak kooperatif, melihat dari banyaknya panggilan yang diabaikan. Sujarnako menganggap Firli Bahuri sebagai penegak hukum seharusnya paham, bagaimana rasanya ketika memanggil saksi tapi tidak diindahkan.
Sedangkan, Kapitra Ampera tidak menyetujui pernyataan Sujarnako sebelumnya, Kapitra beranggapan jika pimpinan KPK, Firli Bahuri datang, justru akan melanggar hukum. Karena tidak seluruh penyelidikan dapat dilakukan oleh komnas HAM. Karna persoalan pelaksanaan ujian TWK ini merupakan persoalan hukum administrasi negara.
“Jika berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, Yuridiksi komnas HAM ada pada pelanggaran berat yang berupa kejahatan kemanusiaan dan genosida. Sehingga panggilan ini tidak berkaitan dengan pelanggaran berat, tegasnya
Menurut mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini, jika dasar hukum Komnas HAM dalam pemanggilan adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang hak hak dasar manusia, dan pelaporan TWK ini dianggap melanggar hak-hak dasar, maka kasus seperti perceraian juga dapat diajukan ke komnas HAM.
Kapitera Ampera, meminta Komnas HAM untuk fokus pada kasus-kasus berat seperti kasus di papua. UU No. 39 tahun 1999 itu juga muncul dan digunakan untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat di papua. Sehingga, bukan kapasitas pimpinan KPK untuk datang, karena tidak ada dasar hukum untuk memanggilnya. Pemanggilan tidak memiliki legitimasi hukum, dan harus jelas yang mana yang dikatakan pelanggaran berat.
“Jika kasus ini diteruskan, nantinya akan banyak orang tidak lulus tes ASN, Akmil, Akpol yang akan melapor ke komnas HAM. Akan banyak pelaporan yang berkaitan dengan hak dasar ke komnas HAM. Komnas HAM dinilai justru hanya ingin memberikan citra yang responsif dengan kasus ini, padahal komnas HAM tidak ada respon terkait kasus papua, dan kasus lainnya yang lebih penting. Komnas HAM justru memperlebar masalah yang mudah diselesaikan,” tambah politisi PDIP ini
M. Choirul Anam yang juga Komisaris Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan mengatakan, Komnas HAM memiliki UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum. Pada kasus TWK ini, Komnas HAM berdasar kepada UU No. 39 tahun 1999 untuk melakukan pemanggilan, seperti kasus Novel Baswedan. Hal ini sebagai proses dari pemeriksaan pimpinan KPK. Tidak ingin berpolemik soal yuridiksi karena melihat Pasal 89 UU No. 39 tahun 1999, pemanggilan ini hanya untuk mendalami dan klarifikasi pelaporan kasus TWK, dimulai dari segi proses awal, substansi, dan konteks pelaksanaan TWK.
“Pemanggilan saksi sudah dilakukan dan Komnas HAM sudah memiliki dokumen pendukung, rapat internal sudah dilaksanakan, baru kemudian Komnas HAM melakukan pemanggilan pimpinan KPK. Sehingga kurang tepat jika dikatakan Komnas HAM tidak melakukan kajian. Komnas HAM dapat memanggil paksa, namun karna menggunakan UU No.39 tahun 1999 sebagai dasar hukum pemanggilan, yang menyatakan setiap orang punya hak untuk menjelaskan, maka Komnas HAM sementara baru melakukan pemanggilan secara sukarela. Sebelumnya komnas HAM pernah memanggil BKN, Kepolisian, dan KPK menggunakan dasar hukum UU No. 39 tahun 1999 dan terpenuhi,” ujarnya
Menurutnya, upaya Komnas HAM selanjutnya, akan ada pemanggilan kedua, hari ini atau besok akan dikirim surat pemanggilannya dan akan menjadi kesempatan terakhir pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan. Karena beberapa bukti sudah didapat dari banyak pihak.
“Bagi Komnas HAM, ini adalah kesempatan klarifikasi pimpinan KPK, melihat perkembangan sampai hari ini sangat signifikan untuk diklarifikasi, karena Penjelasan, Pelaksanaan, dan Dokumen banyak ketidakcocokan, jangan sampai fakta-fakta ini tidak dapat ruang klarifikasi, jika tidak ada klarifikasi dari pimpinan KPK, maka Komnas HAM akan merujuk pada dokumen formil,” tegas Anam.
Menurut Emrus Sihombing, Komnas HAM hanya bicara soal substantif persoalan, nantinya semua persoalan akan masuk ke komnas ham jika kasus pelaporan TWK dianggap sebagai pelanggaran berat, masih banyak persoalan komnas ham yang harus diurus. Jika sungguh-sungguh negarawan, tidak seharusnya tiap laporan yang masuk, langsung keluar pemanggilan, persepsi diruang publik jangan ditelan secara mentah.
“Perlu kajian dahulu sebelum memanggil, dan meminta dasar dan pendalaman dari pelaporan.Proses alih status sudah biasa terjadi. Sehingga, Pimpinan KPK dikatakan sebagai tidak paham hukum adalah salah. Emrus sendiri sudah sering melaksanakan tes, dan pernah kalah, kalah menang merupakan hal yang wajar. Jangan karna hal tersebut dikatakan ada orang yang mengendalikan dibelakang, jangan labeling tanpa bukti, sebutkan jika memang benar ada orang dibelakang pelaksanaan TWK,” ujar pakar komunikasi ini.
Menuurut penulis, dasar pemanggilan Komnas HAM kepada pimpinan KPK sudah dianggap oleh Komnas HAM sesuai UU yang berlaku. Namun, penolakan Pimpinan KPK untuk hadir karena merasa dasar pemanggilan tidak berdasar pada penyidikan yang jelas serta pemasalahan ini seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Polemik ini akan terus berlanjut karena kedua kubu tetap berdiri dengan keputusan masing-masing.
Komnas HAM gencar mengusut kasus ini dengan kemungkinan karena hasil penggalangan 75 pegawai KPK yang dipecat, dengan pandangan subejktifitas mereka. Menilai hal ini, langkah yang diambil Komnas HAM berpotensi adanya kepentingan politik.
Terkait permasalahan ini, Presiden Jokowi dapat memerintahkan Tjahjo Kumolo untuk tidak berkomentar terkait kasus ini agar tidak memperkeruh dan memperpanjang permasalahan, termasuk memerintahkan Komnas HAM untuk mengkaji ulang perlu atau tidaknya menindaklanjuti kasus ini.
Penulis adalah pemerhati sosial. Tinggal di Papua.