WARTASULSEL.NET – Dalam sesi dialog ekonomi tim Capres-Cawapres yang akan berlaga pada pilpres 2019 mendatang, Bidang Ekonomi Pembangunan Nasional PB-HMI menghadirkan tim ekonomi dari BPN Prabowo-Sandi di Sekretariat PB-HMI, Jakarta Selatan, pada hari kamis (31/1).
Sedangkan menurut Fadly Umam selaku pemandu acara dialog yang juga Wasekjen Bidang Ekonomi Pembangunan Nasional PB-HMI menuturkan, pihaknya juga berupaya untuk turut menghadirkan tim ekonomi TKN Jokowi-Ma’aruf pada kamis depan. Dalam dialog tersebut dihadiri oleh fungsionaris PB HMI, Sekjen ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia), serta beberapa tamu undangan yang hadir.
Dalam pemaparan Harryadin Mahardika, Phd yang mewakili tim ekonomi BPN, ia menjelaskan kerangka menuju negara adil & makmur dalam konsep pembangunan ekonomi BPN Prabowo-Sandi. Dalam kesempatan ini Harryadi Mahardika juga memaparkan terkait target agar pengelolaan rumah tangga Indonesia tidak besar pasak daripada tiang, terutama dalam pengelolaan keuangan karena menurut timnya, bahwa sekarang Indonesia ini layaknya berhutang dibayar dengan hutang. Artinya pemerintah tdk memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan. Salah satu solusi yang dipaparkan adalah dengan mereformasi pajak (memisahkam dirjen pajak dari Kemenkeu).
Lanjutnya, masalah sekarang adalah ketergantungan akan bahan-bahan impor. Menurutnya ini menjadi sebuah masalah juga dan ini menjadi masalah yang akan diselesaikan oleh Prabowo-Sandi. “Harga bahan pangan mahal, data pangan kita kacau-balau sehingga para pemain pangan memiliki celah untuk bermain pangan di pasar terutama kartel-kartel pangan. Solusinya mengembalikan fungsi BULOG sebagai badan penyangga harga dan stabilitas harga. Kondisi ini juga di akibatkan karena lemahnya koordinasi antar kelembagaan terkait”, terangnya.
Ia pun juga menyoroti tentang konversi BBM ke gas untuk kendaraan bermotor, khususnya pengguna premium guna mengatasi masalah defisit BBM dalam negeri, dan juga upaya penyelesaian terhadap isu ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa TKA dari Tiongkok berdatangan masuk ke Indonesia. Menurutnya, salah satu program 100 hari pertama Prabowo-Sandi adalah mengevaluasi buruh asing yang masuk. “Apakah kelengkapan dokumen-dokumen mereka sudah terpenuhi, bila tidak, maka pemerintah tidak segan-segan untuk memulangkan TKA tersebut”, tutupnya.
Abdul Muis selaku Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Nasional PB-HMI mengusulkan ke tim ekonomi BPN agar mewujudkan identitas pangan nasional. “Indonesia harus memiliki identitas pangan dimana era Soeharto dulu. Kita memiliki identitas pangan yakni beras, sehingga ini akan menjadi trend dalam membangun perekonomian bangsa lewat kemampuan negara dalam menyediakan pangan terkhusus beras sebagai trend pangan nasional”.
Dalam dialog tersebut, Fadly Umam selaku moderator juga menjelaskan bahwa Bidang Ekonomi PB-HMI sengaja menyelenggarakan dialog dengan tim BPN Capres-Cawapres dari Bidang Ekonomi agar PB-HMI bisa menjadi sumber informan yang terukur di masyarakat dengan mendengar dan berdiskusi langsung dengan Tim Perumus Ekonomi masing-masing kandidat Capres dan Cawapres. (*)
