Oleh Ais S, Komunitas Jangkar 36 Community Makassar
WARTASULSEL.NET, – Kota Makassar jangan dijadikan laboratorium praktek dan Masyarakat Makassar dijadikan kelinci percobaan dengan bargaining position oleh elit Parpol dengan deklarasi atau kampanye #2019GantiPresiden.
Kegiatan ini berakibat adanya konflik di berbagai kelompok masyarakat dan kampanye hitam (black campaign) di media sosial.
Kelompok yang menggulirkan #2019GantiPresiden tidak seharusnya muncul pada tahun ini.
#2019GantiPresiden mengarah ke inkonstitusional karena presiden saat ini masih memiliki hak untuk kembali dipilih.
Kelompok #2019GantiPresiden seharusnya mengerti dan paham bahwa masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan terkhusus Makassar yang baru saja melewati pesta demokrasi Pilkada serentak yang berjalan kondusif, Pilkada serentak yang Aman dan Damai.
Kelompok #2019GantiPresiden, jelas ini melanggar aturan UU Pemilu, karena belum penetapan Paslon Capres dan Cawapres.
Kedua, bahwa sebenarnya tagline tagar ganti presiden menggunakan istilah-istilah keagamaan yang konotasinya menimbulkan sentimen keagamaan, dan berpotensi bisa mengancam persatuan NKRI.
Bahwa arah perpolitikan seperti ini tidak mempunyai nilai-nilai edukatif untuk mengupayakan peradaban demokrasi yang lebih mencerahkan, yang sejatinya bahwa berkontestasi politik sebaiknya tidak melanggar UU pemilu dan sekaligus bisa merawat keberagaman bukan malah sebaliknya.(*)
