by

Pemda DI Yogyakarta Kerjasama dengan Koppasindo Perkuat Tata Niaga Pangan

WARTASULSEL.NET, – Bertempat di Kantor Koperasi Pedagang Pasar Indonesia (Koppasindo Nusantara), The East CBD Mega Kuningan, Jakarta, pada Jumat (29/9/2017)

Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta (DIY) menandatangani kerjasama dengan Koppasindo Nusantara, dalam rangka mengurangi inefisiensi tata niaga dan pengelolaan pasokan bahan pangan di DIY dengan memperpendek mata rantai perdagangan dengan tetap menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pasar.

Penandatanganan Kerjasama itu dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan Ir Y Joko Setiyanto, Ketua Pengurus Koppasindo Nusantara.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY pada 3 Agustus 2017, dimana Pemda DIY memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang bersifat Government to Government (G to G) maupun Government to Business (G to B).

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, Gubernur DIY menunjuk atau menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – sesuai dengan tugas dan fungsinya- bekerjasama dengan Koppasindo Nusantara. Demikian pula Koppasindo dapat melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan, sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Koppasindo Nusantara), dapat memberikan penguatan kapasitas pedagang. Selain itu kelembagaan koperasi pasar di DIY pun, mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Yogyakarta.

Adapun delapan komoditas unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah beras, telor ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabe, daging ayam, dan daging sapi.

“Jadi kerjasama dengan Koppasindo, DIY bisa membangun sinergi bagaimana agar para petani tidak tersisih meskipun kepemilikan tanahnya relatif sempit,” ujar Sri Sultan usai menandatangani kesepakatan bersama tersebut.

Pemda DIY, menurut Sri Sultan, sebenarnya sudah memiliki program visi—misi lima tahun lalu yang berlanjut ke tahun 2017-2022 yakni Among Tani Dagang Layar. Program ini dimaksudkan bagaimana dengan kepemilikan tanah yang sempit masyarakat petani bisa survive dan sejahtera. Demikian juga bagi mereka yang tidak memiliki tanah bisa punya ruang aktivitas lain dengan profesi baru menjadi nelayan.

Harapan Sri Sultan, antara sektor pertanian dan produk perikanan yang ada di Pantai Selatan menjadi sesuatu yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat. Sementara misi terbaru Pemda DIY lebih spesifik ke aplikatif pada program Among Tani Dagang Layar tapi tetap melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di pantai sebelah Selatan Yogyakarta.

“Bagaimana memanfaatkan Samudra Hindia menjadi kekuatan baru karena Republik ini juga sudah menandatangani kerjasama antarnegara yang berdekatan dengan Samudra Indonesia sehingga konteks negara maritim bahari bisa memungkinkan Yogyakarta keluar dari keterbatasan karena relatif kepemilikan tanah yang cuma 0,2 hektar saja ini,” katanya.

Menyusul kondisi tersebut, lanjut Sultan, pihaknya membuat Perda untuk bisa melakukan konsolidasi tidak hanya para petani tapi juga tanah untuk penyediaan stok pangan. Sultan mengungkapkan bahwa setiap 5 tahun minimal 200 hektar tanah di DIY beralih fungsinya menjadi jalan atau rumah dan sebagainya.

Sultan mengatakan, petani di Yogya sudah mempunyai prduktivitas tanaman yang lebih baik. Sudah ada yang menghasilkan 9-10 ton gabah kering per ha. Bahkan di Gunung Kidul yang sekadar bertani di lahan kering produksinya sudah 4,1-4,2 ton per ha, bandingkan dengan nasional yang hanya 1,2 ton per ha. Itu modal besar bagaimana mereka bisa kita konsolidasikan. Pada 2016 target tercapai di atas 900 ribu ton setara beras yang butuhnya tidak sampai 500 ribu ton. Problemnya sisanya dijual keluar yang masuk justru yang jelek.

“Bagi kami kesepakatan kerjasama dengan Koppasindo menjadi titik tolak untuk bisa mengefisienkan bagaimana problem kepemilikan lahan yang sempit dimana setiap 5 tahun tidak kurang 200 ha lahan beralih fungsi, tapi Pemda harus bisa mencukupi stok pangan sendiri dan dalam konteks itu masyarakat juga bisa sejahtera.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budi Hanoto, mengatakan, Pemda DIY memahami bahwa kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan di pasar adalah mutlak bagi pengendalian inflasi di DIY untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan koperasi di tingkat hilir akan memperlancar distribusi dan mampu menjaga kecukupan pasokan secara berkesinambungan.

Menurutnya, peran koperasi pasar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi tata niaga; membentuk harga yang wajar (terjangkau oleh konsumen, tetap memberikan insentif bagi pedagang, dan mengurangi disparitas harga antarpasar); serta meningkatkan posisi tawar pedagang pasar.

“Jadi maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membangun sinergi untuk penguatan kapasitas pedagang dan kelembagaan koperasi pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta; serta mewujudkan tata niaga pangan yang lebih efisien, memperkuat posisi tawar pedagang, dan senantiasa menjamin ketersediaan bahan pangan,”ujarnya.

Ketua Pengawas Koppasindo Nusantara DR Paul Soetopo, mengatakan, Koppasindo Nusantara, hadir membawa cita-cita: mengurangi kesenjangan pendapatan, memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar dan menciptakan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Ketiga misi tersebut diyakini mampu mengatasi inflasi yang terjadi di setiap wilayah Indonesia, karena Koppasindo Nusantara didukung oleh konsep penggunaan teknologi digital dengan menyajikan informasi pasar melalui data primer dan data real time serta transaksi melalui digital yang on line, pendidikan yang terstruktur dan kontinue bagi pedagang pasar sebagai anggota, serta didukung oleh manajemen profesional dan berintegritas, personalia yang handal dan berkompeten serta didukung oleh legal counsel, riset dan tim audit independen.

Menurut Senior Advisor UPH IEALP, itu, terjadinya inflasi karena dua faktor utama yaitu faktor permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Hal ini terjadi karena pola tata niaga yang tidak teratur dan tentu menyulitkan pemerintah dalam mengontrol. Mata rantai perdagangan sekitar 10-12 titik, masing-masing ingin mendapatkan margin, sehingga harga barang pada konsumen tinggi, namun hal tersebut sangat ironis karena petani selaku produsen justru mendapatkan harga jual yang murah. Ada tengkulak, rentainer, agen, supllier, distributor dan lain sebagainya.

Sementara itu Ir Y Joko Setiyanto, Ketua Pengurus Koppasindo Nusantara, menegaskan, Koppasindo Nusantara adalah koperasi primer nasional yang anggotanya adalah pedagang pasar seluruh Indonesia.

Potensi keanggotaannya, kata dia, sangat besar karena meliputi seluruh pasar tradisional yang jumlahnya 13,5 ribu pasar dengan jumlah pedagang sebesar 12,6 juta sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran awal adalah 9,4 ribu pasar yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengelola Pasar seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pedagang sebanyak 2,2 juta.

Joko Setyanto yang juga Ketua Umum Asparindo, mengatakan, fakta yang terjadi di lapangan terhadap ekspektasi harga oleh penjual atau pembeli terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok terutama menjelang hari-hari raya keagamaan, yang makin diperparah oleh para spekulan sebagai salah satu pemicu faktor yang ikut andil dalam perubahan tersebut.

“Dua masalah pokok ini yang harus dipecahkan adalah soal kepastian ketersediaan barang di pasar sesuai dengan permintaan konsumen serta informasi data tentang informasi pasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu,”ungkap sosok tegas, low profil. (Source: wartanasional)