by

Warga Loktuan Bontang Gugat Pembangunan Pabrik Kaltim Jordan Abadi

WARTASULSEL.NET, – Kerja sama antara PT Pupuk Kaltim dengan Jordan Phosphate Mines Company pada tanggal 17 Juli 2013 untuk membangun pabrik-pabrik kimia NPK Cluster, akan menimbulkan masalah hukum yang sangat problematik. Pasalnya, ribuan warga di sekitar lokasi kawasan industri, yang bermukim di Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, yang sudah lama menempati lahan tersebut tetap menolak rencana tersebut.

Apalagi, lokasi pabrik NPK Cluster tersebut hanya berjarak kurang dari 80 (delapan puluh) meter dari perumahan warga, yang jelas-jelas akan mengancam keselamatan nyawa para warga di sekitarnya (Kelurahan Loktuan).

Oleh karena itu para Warga Loktuan yang diwakili oleh Sdr. Miswanto dkk. menggugat kerja sama tersebut ke Pengadilan TUN Samarinda. Selain itu, warga juga akan menggugat Perjanjian Kerja sama antara PT. Pupuk Kaltim dengan Jordan Phosphate Mines Company dan PT. Kaltim Jordan Abadi, supaya dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Advokat Petrus Selestinus, SH dkk. selaku Kuasa Hukum Warga mengatakan, selain akan menggugat secara perdata sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum”, juga akan melaporkan secara pidana Dirut PT. Kaltim Jordan Abadi, PT. Pupuk Kaltim dan Walikota Bontang,  sebagai Tindak Pidana berupa “ancaman terhadap ribuan nyawa manusia” kepada Bareskrim Mabes Polri.

“Karena berdasarkan data yang tertera pada dokumen Material Safety Data Sheet, terdapat bahan baku kimia yang akan ditimbun di samping pemukiman warga, berupa belerang dan batuan pasir fosfat serta emisi udara akibat gas kimia, yang berasal dari pembuangan emisi gas yang keluar dari cerobong pabrik-pabrik kimia NPK Cluster, sehingga sangat mengancam keselamatan nyawa manusia. Kondisi dan zat-zat kimia demikian termasuk dalam kualifikasi Bahan Berbahaya dan  Beracun (B3), yang membahayakan nyawa manusia,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (19/9).

Petrus mengatakan, meskipun penerbitan Rekomendasi dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan pada tanggal yang sama didalilkan oleh pihak Walikota Bontang sebagai sesuai prosedur, namun dalam kaitan dengan Keputusan Pejabat TUN yang harus digugat, seharusnya Rekomendasi itu diberikan terlebih dahulu kepada PT. Kaltim Jordan Abadi untuk mendapatkan feedback, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Ijin Lingkungan kepada PT. Kaltim Jordan Abadi.

“Dengan demikian maka pemberian Ijin Lingkungan merupakan produk turunan dari Keputusan Rekomendasi Walikota Bontang. Namun yang terjadi justru Surat Keputusan Rekomendasi dan Ijin Lingkungan dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal  29 Desember 2016, sehingga dengan demikian Surat Rekomendasi itu sendiri tidak memiliki feedback apapun terhadap Surat Keputusan Ijin Lingkungan sebagai sebuah Keputusan Pejabat TUN yang bersifat final, individual, konkrit,” katanya.

Kejanggalan lain dari Walikota Bontang, kata Petrus, terkait delapan Surat Keputusan Rekomendasi dan Surat Keputusan Ijin Lingkungan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung. Karena itu, Surat Keputusannya itu jelas dilandasi dengan itikad tidak baik, diduga ada unsur KKN dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan warga masyarakat Loktuan, Bontang.

Akibatnya sebanyak 42 (empat puluh dua) warga Kelurahan Loktuan, Bontang (Sdr. Miswanto dkk.) telah mengajukan Gugatan ke PTUN Samarinda melawan Walikota Bontang, dengan Register Perkara No. : 14/G/LH/2017/PTUN-SMD, yang menuntut agar PTUN membatalkan 8 (delapan) Surat Keputusan tersebut.

 

Konspirasi

Petrus mengatakan, gugatan PTUN No. : 14/G/LH/2017/PTUN-SMD.  yang diajukan oleh Miswanto dkk. tersebut dilakukan karena delapan Surat Keputusan Walikota Bontang dinilai sebagai produk dari konspirasi jahat karena substansinya bertentangan dengan Hukum Lingkungan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Karena itu, kata Petrus, pertanggungjawaban secara hukum tidak hanya dibebankan kepada Walikota Bontang tetapi juga kepada PT. Kaltim Jordan Abadi dan PT. Pupuk Kaltim melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  dan dilaporkan secara pidana.

Anehnya dalam menjawab Gugatan Warga, pihak PT. Kaltim Jordan Abadi tidak mengajukan permohonan untuk menjadi Tergugat Intervensi guna membela kepentingannya, malahan PT. Pupuk Kaltim yang “pasang badan” untuk PT. Kaltim Jordan Abadi selaku yang memperoleh ijin Lingkungan dan Rekomendasi.

“Yang mengherankan adalah mengapa Majelis Hakim PTUN Samarinda menerima PT. Pupuk Kaltim sebagai Tergugat Intervensi dan menegasikan PT. Kaltim Jordan Abadi. Sikap Majelis Hakim PTUN Samarinda inipun mengindikasikan adanya konspirasi besar antara PT. Pupuk Kaltim dengan Jordan Phosphate Mines Company dan PT. Kaltim Jordan Abadi, hingga menguasai Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam menghadapi gugatan rakyat kecil pencari keadilan. Mengenai hal ini, kami akan melaporkan Majelis Hakim PTUN ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai sebuah pelanggaran yang bermotif KKN.” Pungkas Petrus. (Source : wartanasional.net)