by

Tercium oleh Publik, Rencana Demo di CPI Sarat Kepentingan Politik

Makassar, Aksi unjuk rasa TOLAK TAMBANG PASIR LAUT TAKALAR yang akan digelar besar-besaran di Kota Makassar tepatnya di Centre Point Of Indosia (CPI) Jl. Metro Tanjung Makassar.

Pantauan redaksi Warta Sulsel di media sosial ternyata aksi tersebut akan berlangsung pada hari Minggu (6/08/17) oleh gabungan beberapa ormas dan LSM, diantaranya yaitu FORMASI NEGARA, Aliansi Masyarakat TANAKEKE, GH HIPERMATA, LMPI SULSEL, PERAK INSTITUT, FIK KSM, FIK ORNOP SULSEL, WALHI SULSEL,YKL ,LBH MAKASSAR, PBHI SULSEL, ACC SULAWESI, AMAN SULSEL, LAPAR SULSEL, KELAUTAN UNHAS, HIMAHI UNHAS, LAW UNHAS, PMTS MAKASSAR, SINTALARAS, AMP, mereka tergabung dalam kelompok yang dinamakan GERTAK Gerakan Rakyat Tolak Tambang Pasir Laut Takalar yang diklaim oleh penggeraknya berasal dari seluruh pelosok daerah Galesong.

Aksi ini dilatarbelakangi oleh adanya penambangan pasir Laut di perairan Galesong Selatan dan Sanrobone yang dianggap telah merusak ekosistem biota laut. Perwakilan ormas menyatakan bahwa aksi ini dilakukan semata mata karena polemik yang ditimbulkan dari pengambilan pasir laut di Laut Galesong Selatan dan Sanrobone Kab. Takalar.

Namun tidak sedikit yang menilai bahwa aksi tersebut sarat dan telah ditunggangi kepentingan bisnis dan politis terkait semakin dekatnya Pilkada serentak 2018 di Prop. Sulsel. Ada momentum di kaitkan dengan adanya konflik kepentingan yang bermain di belakang mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi mengangkat issu penolakan tambang pasir.

Seperti publik ketahui bersama bahwa Prop. Sulsel dalam 2017- 2018 mendatang akan dilaksanakan PILGUB untuk Prop. Sulsel, PILCALEG untuk Kab. Takalar dan PILKADES untuk wilayah Galesog Kab. Takalar.

Menurut Anda apakah demo tersebut memang benar telah ditunggangi oleh kepentingan politik. Diketahui bahwa Pasangan Terpilih Pilkada Kab. Takalar baru baru ini menang tipis adalah pasangan berinisial KS – AS dari partai NASDEM dengan basis suara di Galesong.

Dilansir dari laman Pemprov Sulsel tidak bisa sewenang – wenang melakukan pencabutan izin karena bukan ranahnya. Pihak Pemprov Sulsel menyesalkan adanya beberapa kali aksi demonstrasi karena dapat mengganggu keamanan, hak dan kepentingan masyarakat yang lain.

Terkait kisruh dan ketakutan warga akan adanya indikasi, kerusakan ekosistem dan biota laut sebagai dampak pengambilan pasir laut di perairan Galesong Kab. Takalar, pihak Pemprov Sulsel tetap harus berpihak pada masyarakat. Sehingga Pemprov. Sulsel berkali kali telah mensosialisasikan sebagai negara hukum, agar melakukan upaya hukum melalui gugatan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.