by

Menakar Urgensi Judicial Review Perpu Organisasi Kemasyarakatan

Jakarta, Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjamin tegaknya Pancasila sebagai dasar negara yang wajib di jaga dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat.

Beberapa kelompok ormas yang terang-terangan menolak Perppu tersebut menunjukkan kuatnya keinginan ormas tersebut untuk mengganti Pancasila, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang menyebarkan faham khilafah di Indonesia.

Ajakan untuk melakukan judicial review yang dikemas akan dikemas dalam aksi jihad konstitusional terang-terangan akan menguras energi bangsa, untuk permasalahan ormas yang bertengangan dengan Pancasila.

Dalam pelaksanaannya Perppu ormas bukanlah menyudutkan agama tertentu khususnya islam yang selama ini digemborkan oleh kelompok-kelompok tertentu, namun lebih kepada penertiban kelompok-kelompok radikan yang ingin merubah pancasila dengan faham-faham yang dianutnya.

Indonesia adalah keberagaman yang perlu dipelihara sejak tegaknya NKRI, memang diperlukan tatanan yang mengatur kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia sehingga tidak ada faham-faham lain selain ideologi Pancasila.

Masyarakat tidak perlu ikut dalam ajakan yang sudah jelas akan merugikan masyarakat lainnya, sudah banyak energi bangsa yang terkuras dalam aksi-aksi demonstrasi yang ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Dalam tatanan hukum di Indonesia judicial review dilakuan melalui mekanisme hukum yang berlaku, Mahkamah Konstitusi terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk mengadukan hak konstitusionalnya yang dilanggar, bukan dengan aksi turun kejalan yang dinilai kontra produktif meskipun hal tersebut dijamin undang-undang(nn).