by

Mengagetkan, Hasil Konferensi Pers Terkait “Tambang Pasir Galesong-Sanrobone” Di Makassar

WARTASULSEL.NET, – FORMASI NEGARA, FIK-KSM, WALHI Sulsel dan LBH Makassar FIK OrnopACC Blue Forest menggelar konfrensi pers terkait dengan polemik kegiatan Tambang pasir yang berlangsung di perairan Galesong Raya, Sanrobone, dan kepulauan tanakeke. Di kantor Lembaga Bantuan Hukum makassar Selasa 18 Juli 2017.

Nurlinda Taco sebagai perwakilan dari formasi negara. Menjelaskan Awal mula terjadinya kegiatan tambang pasir diperairan takalar kepada khalayak media.

beliau mengatakan.

Bahwa informasi mengenai kegiatan penambangan pasir ini di takalar. Hanya wilayah perairan galesong.

Namun setelah dilakukan penyelidikan informasi mengenai tambang pasir ini.

Ternyata ada 7 perusahaan yang mengurus izin pada tahun 2013 belum selesai hingga sekarang dan melakukan penambangan tidak hanya di wilayah galesong tetapi juga diwilayah sanrobone dan kep. Tanakeke.

Yang sangat di sayangkan bahwa masyarakat di kepulauan tanakekeke tidak pernah disosialisasikan mengenai penambangan pasir ini.

Penambangan pasar ini pun juga tidak mendapat izin dari kementrian kelautann dan maritim, kementrian lingkungan hidup, dan kementrian KKP. Bahkan di daerah Tanakeke perekonomian masyarakat disana lumpuh akibat penambangan ini.

Karena masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan gurita. Selain diwilayah tanahkeke. Dampak penambangan pasir ini juga pun dirasakan oleh masyarakat wilayah galesong berprofesi sebagai nelayan ikan. Yang penghasilannya menurun 80 persen. Ujar Dg. Taco.

Kemudian Tokoh masyarakat dari Galesong H. Mone mengungakpan jika pemerintah tidak mencabut izin tambang pasir ini maka masyarakat akan bertindak diluar aturan yang berlaku.

Dan berpotensi akan terjadi pertumpahan darah di masyarakat itu sendiri. Beliau juga berkata seharusnya pemerintah baik dari desa, Bupati, dan juga pemerintah provinsi harus menghentikan kegiatan tambang ini. Karena sebagian masyarakat tidak setuju bahkan menolak penambangan ini yang diduga menyimpang Atau ilegal.

Tambahnya beliau menyayangkan tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah baik dari pemerintah desa hingga pemerintah provinsi. Bahkan ia pun kecewa dengan pihak aparat karena selalu diawasi dan di anggap sebagai penggerak massa terkait dengan protes masyarakat menolak tambang pasir di wilayah perairan takalar itu.

Penulis : N.Iqbal

Editor : Red-WS