by

Ini Kata Pak Wapres Soal Kasus BLBI

WARTASULSEL.NET, Ekonomi – Wakil Presiden (Wapres RI) Jusuf Kalla menilai kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) yang merugikan keuangan negara Rp3,7 triliun terjadi karena adanya penyimpangan pelaksanaan kebijakan saat itu.

Yang dikatakan Presiden itu benar, dua hal aturan yang dibuat dalam Perpres dan macam-macam, pasti ada yang berbeda dengan aturan dan pelaksanaannya, namun yang salah bukan pengaturannya, tapi pelaksanaannya,” kata Jusuf Kalla dilansir wartaekonomi, Selasa 2/5/ kemarin.

Pernyataan Wapres menguatkan Presiden Jokowi yang meminta media dan masyarakat untuk membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar penerbitan SKL.

Maka yang bertanggung jawab siapa?, itu yang melaksanakan, aturan-aturan clear and clean itu, atau release and charge itu, dan itu masalahnya karena release and charge,” kata Wapres. Ditambah lagi “Orang itu dianggap selesai, dikeluarkan dari daftar, padahal, dia belum lunas, kalau sudah bayar, ya diputihkan, jadi bukan aturannya yang salah, tapi pelaksanaannya,” lanjutnya

Pak JK tambahkan kasus korupsi BLBI itu hanya satu contoh dari penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari aturan yang diterbitkan pemerintah, karena saat itu juga ada mekanisme blanket guarantee yang menjamin likuiditas perbankan. Dan ini terjadi di tahun pada pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Mega, namun semua hanya membuat kebijakannya saja pada aktu itu, dan dimulai dari Pak Harto, BLBI ini hanya satu hal, adanya Blanket Guarantee,” , ungkapnya

(red ws/wartaekonomi)