Wartasulsel.net, – Hasil pantauan redaksi Warta Sulsel di Kantor Balaikota Makassar, kemarin (13/4). Bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olah raga telah mengeluarkan surat tentang pembatalan izin penggunaan Lapangan Karebosi yang akan dijadikan tempat kegiatan oleh HTI Sulsel (Hizbut Tahrir).
Rencananya HTI Sulsel akan melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 16 April 2017 di Lapangan Karebosi Makassar.
Namun kegiatan tersebut batal terlaksana dikarenakan tidak mendapat izin dari Kepolisian serta adanya pembatalan izin penggunaan tempat oleh Pemkot Makassar.
Surat dengan nomor, 427/262/DISPORA/IV/2017 perihal izin penggunaan Lapangan Karebosi, yang ditujukan kepada pengurus Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan bahwa menindak lanjuti hasil komunikasi forum koordinasi pimpinan daerah kota Makassar, terkait rencana kegiatan khalifah kewajiban syar’i jalan kebangkitan umat, oleh pengurus wilayah HTI Sulsel yang akan dilaksanakan di Lapangan Karebosi pada tanggal 16 April 2017.
Melalui surat tersebut disampaikan bahwa izin pemakaian Lapangan Karebosi dengan nomor 426.23/487/Dispora/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal penggunaan Lapangan Karebosi ditangguhkan atas pertimbangan keamanan dari Polrestabes Makassar.
Terkait pembatalan kegiatan HTI oleh Pemerintah tidak lepas dari berbagai argumen dan aksi-aksi demonstrasi tentang penolakan ajaran HTI (Hizbut Tahrir) di Indonesia.
Penolakan HTI datang dari berbagai pihak antara lain dari PMII, Gerakan Pemuda Ansor, Banser NU, IPNU, Pagar Nusa, IPPNU, dan Fatayat dikarenakan gagasan khilafah Hizbut Tahrir akan mengakibatkan perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI.
Menurut Rusdi Idrus sekertaris pergerakan wilayah Ansor Sulsel dalam wawancaranya bahwa fakta-fakta dilapangan Hizbut Tahrir selalu melakukan kampanye-kampanye kontra produktif dengan ingin menerapkan ideologi khilafah khususnya di Indonesia.
Lanjutnya lagi bahwa, kami juga heran dngan HTI krn disetiap tabligh akbar dan kampanye-kampanye yang dilakukan dengan atas nama gerakan dakwah tapi dibarengi dengan gerakan khilafah sehingga kontra produktif.
Gagasan ini bagi kami GP-ANSOR sudah mengganggu dan mengancam kebhinekaan NKRI. ” NKRI itu sudah final jadi barang siapa yang ingin merongrong kebhinekaan Pancasila akan kami lawan, kita patut menghargai para shuhada shuhada pejuang kita terdahulu”. tambah Rusdi Idrus.(red ws)
