Wartasulsel.net,_|| Oleh : Sri Rahmayani, S. Kom
( Pemerhati masyarakat dan Anggota AMK4 Makassar )
Kemajuan teknologi memang terkadang mempermudah jika itu hal yang mampu meringankan beban manusia yang menggunakannya. Namun ketika teknologi itu tidak dimiliki oleh semua kaum manusia dan dibalik pemanfaatannya justru mempersulit bahkan lebih banyak merugikan lain pembahasan dan butuh penjelasan mendalam.
Seiiring terus menerus melonjaknya harga BBM membuat masyarkat resah, bagaimana tidak kenaikan itu merogok kocek terus menerus belom terus membuncah. Belom menyandingkan kenaikan kebutuhan lainnya tentunya makin mencekik rakyat.
Alasan kebijakan mypertamina untuk pembelian BBM
Dan kini bbm jenis pertalite mampu diperoleh melalui aplikasi Mypertamina. Mulai 1 Juli 2022, masyarakat yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite diharuskan memakai aplikasi My Pertamina.
Pengguna diminta mendaftar lewat aplikasi tersebut untuk membeli BBM bersubsidi Pertalite. Kendati demikian, ketentuan tersebut belum berlaku untuk semua daerah. Uji coba baru dilaksanakan di 11 daerah dan tidak untuk semua jenis kendaraan (kompas.com 29/0/22).
Uji coba tersebut tentunya untuk penerapan sealanjutnya untuk daerah lain, guna keberhasilan kerjasama yang terlibat dalam aplikasi mypertamina.
My pertamina diberlakukan untuk memudahkan dalam mendata rakyat yamg memang layak mendapatkan subsisdi bbm.
Hal tersebut diungkap dalam media Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution (Kompas.com 28/6/2022).
Namun demikian apakah benar menajdi solusi mampu melihat tepat sasarankah bbm bersubsidi melalui aplikasi tersebut?. Jawabannya tentu masih mengerutkan kening, karena kesulitan masih dapat ditemukan jika hanya memakai aplikasi tersebut. Data yang dimasukkan dalam web belom mampu menjadi data yang mewakilkan layak tidaknya penerima bbm tersebut.
Pro kontra adanya mypertamina
Penerapan kebijakan tentunya akan menuai pro kontra. Mampu dibaca dengan melihat kebijakan itu baik atu buruk dari banyaknya yang pro atau kontra kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Provinsi Gorontalo bukan menjadi daerah yang sudah memberlakukan aturan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) ini, penerapan aturan tersebut dinilai tidak layak ketika suatu saat nanti diterapkan di Provinsi Gorontalo.
Menurut Hartin Daud, salah seorang warga Gorontalo mengaku, jika penggunaan aplikasi MyPertamina tidak cocok diterapkan di Gorontalo. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak memiliki smartphone, apalagi petani dan ibu rumah tangga.
“Berbeda dengan di daerah lain rata-rata hampir semua sudah memiliki gawai,” kata Hartin kepada (Liputan6.com 04/07/2022).
Salah satu daerah yang kontra adalah Gorontalo, alasannya sebenarnya mampu menjadi hal yang dapat terwakilkan di daerah lain. Karena tidak semua memiliki handphone. Belom jika membahas pembelian kouta dan gaptek. Disisi lain kontra yang beredar adalah bukanka dalam spbu ridak dibenarkan menyalakan hp. Namun jika akan membeli bbm gtentunya memperlihatkan aplikasi di hp.
Keluhan lain datang dari Bandung, Gagal terus daftarnya, web-nya nggak bisa diakses,” kata Asep, pengendara mobil di Kota Bandung saat ditemui wartawan (detik.com 1/7/2022). Hal tersebut yang diungkapkan oleh penegndara langsung. Ketika mengakses web untuk daftar tidak mudah dan selalu gagal sementara bbm sudah segera akan digunakan.
Kembali ke akar masalah
Sebelum memahami bagaimana memberikan solusi apapun itu. Tentunya terlebih dahulu menilik dulu apa akar masalahnya. Ambillah contoh ketika ada pertikaian dua individu, tentunya dicari tau dulu apa penyebab dua oarng tersebut bertikai.
Bbm adalah salah satu kebutuhan yang tentunya sangaurgent bagi rakyat, dan pada dasarnya ini hak rakyat yang memang diperoleh dengan harga murah bahkan gratis secara umum. Sehingga tidak ada istilah subsidi.
Negara +62 termasuk salah satu Negara kaya sumber daya alam yang mampu mengelola sendiri, namun hal itu dluar perkiraan sehingga diekspolitasi Negara lain. Sehingga kas Negara akan menipis bahkan mines membuat Negara menjadikan rakyat sebagai pembeli yang mampu mengisi kantong APBN.
Otomatis tentunya ingin dimaklumi membuat berbagai kebijakan dalam hal menghemat bahkan mencari pemasukan berbagai cara untuk mengisi kas Negara.
Termasuk kebiajkan mypertamina ada beberapa Disisi lain harga bbm yang mengikut harga minyak dunia, kembali peran Negara terkuat yang menjadikan Negara lain sebagai boneka. Sehingga butuh menjadikan Negara sendiri sebagai Negara mandiri. Ini terjadi salah satunya karena utang yang banyak untuk dibayarkan. Inilah tata kelola BBM dalam sistem kapitalisme neoliberal yang hanya merugikan rakyat dan menguntungkan para pebisnis.
Kebijakan yang memberikan solusi
Semua ketika dikembalikan aturan yang benar dalam menerapkan kebijakan, tentunya akan meberikan solusi. Pengelolaan BBM sesuai aturan yang benar akan mengedepankan kemaslahatan publik, tidak terjerat komitmen global dan akan menjamin rakyat mendapatkan BBM dengan mudah dan murah.
Aturan benar itu ada pada aturan Islam. Di Islam aturan kepemilikan begitu terperinci, Islam telah membagi kepemilikan harta menjadi tiga bagian yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Adapun kepemilikan umum adalah izin Asy’ari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda, artinya individu tidak boleh memiliki harta-benda yang terkategorikan pemilikan umum akan tetapi boleh bagi suatu komunitas karena mereka saling membutuhkan. Oleh karenanya privatisasi atas kepemilikan umum adalah hal terlarang.
BBM termasuk kedalam katagori minyak bumi yang manusia diperintahkan berserikat didalamnya. Jelas diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW.
“ Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).”
Wallahu’alam bi Showab
