by

Gubernur Sulsel Dalam Menata OPD Diduga Labrak Aturan, Alimuddin Namba Bilang Begini

Wartasulsel. Net // Gubernur Sulawesi Selatan(Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman baru saja menata organisasi pemerintahan yang dipimpinnya, Jumat ( 10/6/2022).

Kebijakan melakukan pengisian jabatan yang lowong, promosi jabatan dan mutasi jabatan, pada beberapa OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka penyegaran
Dan ini adalah dinamika pada organisasi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Namun ada juga sejumlah pejabat esalon III dan II mendapat hukuman berat berupa non job. Keputusan gubernur ini, sontak memantik sorotan dari berbagai pihak. Gubernur juga melakukan non job dan demosi jabatan di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai pihak menyebutkan di Dinas Kelautan dan Perikanan ada oknum pegawai yang karirnya mellijit bak meteor. Konon kabarnya oknum tersebut adalah tim khusus gubernur. Sehingga dalam dua tahun terakhir pindah-pindah jabatan dan dapat promosi.

Di sisi lain, ada tiga (pejabat senior) kena hukuman non job, tanpa mereka ketahui pelanggaran atau kesalaham apa yang mereka perbuat.

Adapun ketiga pejabat tersebut masing-masing, Kepala CDKP(Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan) bagian selatan yang berkedudukan di Bulukumba, Ir Alimuddin Namba. Kabid Pengawasan Ir Saparuddin dan Kepala CDKP Bosowasi, Ir Azis Said MM.

Diketahui, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Bab III. Hukuman Disiplin.
Pasal 8 ayat(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
c. Hukuman Disiplin berat.

Ayat (2) Jenis Hukuman. Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas Teguran lisan. Teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pada ayat (3) Jenis Hukuman.
Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua
puluh lima persen selama enam bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima persen, selama sembilan bulan; atau
pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua
puluh lima persen selama 12 bulan.

Pada ayat (41 Jenis Hukuman
Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

Sementara itu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, soal kebenaran nama tiga pejabat esalon III yang dapat hukuman non job. Dan apakah mereka mengetahui kesalahan apa yang mereka bertiga perbuat ? Pesan konfirmasi terkirim, Sabtu(4/6/2022), namun hingga berita ini naik tayang belum ada jawaban.

Layak

Terpisah, Alimuddin Namba yang dikonfirmasi melalui telpon seluler, Selasa(7/6/2022), membenarkan bahwa dirinya mendapat hukuman non job. Dan saat ini lagi berada di Kantor KASN(Komisi Aparatur Sipil Negara) Jl. Letjen M.T. Haryono Jakarta Selatan. Dalam rangka ingin mengetahui di mana letak kelayakan saya diberi ganjaran hukuman non job.

Menurut Alimuddin Namba, “Saya sengaja datang ke Jakarta, mewakili diri sendiri, menyambangi KASN, bukan karena ingin mengambil atau mencari jabatan yang telah diambil. Tetapi ada hal yang paling mendasar yakni harga diri.

Alimuddin yang karib disapa Daeng Namba menegaskan, “Ada beberapa hal yang telah saya sampaikan ke KASN, Pertama, Kronologi,
Saya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan yang ditempatkan di daerah. Pada tanggal 30 Mei 2022, saya memperoleh informasi dari rekan bahwa jabatan
saya sudah ada yang menggantikan dari dinas lain, langsung ada pelantikan.
Tidak ada pemberitahuan dari atasan maupun BKD. Saya
sekarang masuk sebagai staf / Analis wilayah Pesisir di Dinas Kelautan dan
Perikanan. SK pemberhentian dan penempatan hingga saat ini saya belum terima.

Kedua, “Tidak ada teguran baik lisan atau tertulis dari atasan maupun dari
inspektorat. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan untuk jabatan, namun
ini berkaitan dengan nama baik saya.

Saya memiliki keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika mereka tau saya diberhentikan / non job pasti akan berfikiran, saya telah melakukan pelanggaran padahal saya tidak melakukan pelanggaran. Proses pemberhentian tidak disertai alasan yang jelas. Saya
sudah mau pensiun di 2024 tentu ingin menjaga nama baik saya.”

Ketiga, “Ada target kinerja karena memang sebagai syarat pemberian TPP,
selama ini saya terima TPP full, SKP baik. Tidak pernah diminta perbaikan
kinerja karena sudah tercapai. Saya juga membantu program prioritas gubernur, bahkan pekerjaan biasanya sudah selesai di tengah tahun anggaran. Tugas saya diantaranya terkait konservasi dan pengawasan SDA juga
beberapa kali menangani konflik nelayan. Sudah tujuh kepala OPD, saya
selalu berada di garis kepala OPD / tidak menyimpang.Jadi pada intinya diberhentikan tanpa disertai alasan dan prosedur yang jelas,” tegas Daeng Namba.

Iya Kana, Iya Rupa Gau

Ketika, ditanya apa langkah selanjutnya? Daeng Namba yang lulusan Fakultas Peternakan dan Perikanan Unhas tahun 1990 ini, menegaskan, “Saya lahir dan dibesarkan di negeri para Petarung yakni Polongbangkeng Takalar, maka pantang untuk meninggalkan arena ‘perang’ sebulum usai.”

Daeng Namba menambahkan,
“Saya telah susun strategi, akan tetapi melihat dulu bagaimana KASN menangani masalah ini, sebelum tempuh langkah lanjutan.”

Sebelum mengakhiri pembicaraan, Daeng Namba, yang selama kurang lebih empat tahun mengembangkan budidaya udang windu dengan sistim ekosistim mikro di Takalar, Jeneponto dan Bulukumba ini, menyampaikan, “Selama kurang lebih 31 tahun saya meniti karir dari bawah sebagai PNS. Dan selama itu, saya selalu menjaga tutur dan laku, agar tidak bertentangan. Kalau dalam bahasa Makassar, Iya Kana, Iya Rupa Gau (Sama perkataan dengan perbuatan red).

“Sebenarnya saya telah merencanakan untuk mengakhiri pengabdian sebagai PNS. Mengingat tinggal dua tahun saja masa kerja, akan tetapi di penghujung karir, saya dipermalukan, sehingga saya harus tuntaskan sebelum pamit,” tutup Alimuddin Namba. (Rud/M Said Welikin).