by

AMPK Menunggu Janji Kejati Sulsel Usut Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan “Pin Emas”

Wartasulsel. Net Makassar- Puluhan aktivis yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA PEMERHATI KORUPSI ( AMPK), Menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Provinsi Sulawesi selatan, jalan Urip sumoharjo KM. 4 Kelurahan Sibrijala, Kecamatan panakukang, Kota Makassar, Pada Jumat 03/12/2021), Sekitar pukul 13:00 Wita.

AMPK mendesak, agar pihak Kejati Sulsel untuk segera mengusut Kembali Kasus tindak pidana Korupsi Pengadaan “Pin Emas” bagi 40 anggota DPRD Kab. Bulukumba periode 2009-2014.

Jendral Lapangan, Dandi Aryanto, Dalam Orasinya menyampaikan bahwa pengembalian uang hasil Korupsi seharusnya tidak serta merta menghapus jeratan Hukum Pidana bagi pelakunya.

“Meskipun Pelaku Korupsi sudah Mengembalikan Barang Bukti (BB/UANG) Hasil Korupsinya, seharusnya pihak Kejari Bulukumba harus memprosesnya sampai ke Meja Hija, ” Ucap Dandi.

Dihadapan Awak media Dandi Menjelaskan Bahwa, Aksi yang lakukan adalah untuk menyuarakan implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

“Disitu dengan jelas dikatakan bahwa, pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Pidananya si Pelaku Pidana Korupsi, ” Jelas Dandi.

Dirinya Menambahkan, hal tersebut masuk pada pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Kasi Penkum Kejati SulSel, Muh. Idil, yang Menerima aspirasi Pengunjukrasa Mengatakan bahwa, apa yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan AMPK hari ini, akan di sampaikan langsung ke pimpinan untuk segera di tindak lanjuti.

“Laporan dari rekan-rekan AMPK akan segera kami teruskan ke pihak Kejari Bulukumba untuk di tindak lanjuti, ”
Pungkas idil.

Seperti yang di ketahui bersama, kasus pengadaan Pin Emas 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Kabupaten Bulukumba, yang pernah bergulir di Kejaksaan Negri (KEJARI) Bulukumba, kini tak lagi terdengar. Padahal, Kasus dugaan Korupsi tersebut telah menyeret 2 (dua) orang terduga, bahkan telah di tetapkan sebagai tersangka. Salah satunya diketahui bahwa saat ini menjadi seorang Wakil Rakyat di tingkatan Pusat (DPR-RI).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, bahwa pada 17 Juli 2012 lalu, Salah satu media Melansir bahwa, Kejaksaan Negri (Kejari) Bulukumba Melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bulukumba, Muhammad Ruslan Muin mengungkapkan pihaknya tidak lagi memproses kasus Pin emas Dewan lebih jauh.

Sebab, kerugian negara senilai Rp. 24 juta, sudah di kembalikan oleh rekanan.
Pernyataan yang di lontarkan oleh Muhammad Ruslan Muin, justru menanyai sorotan tajam dari berbagai kalangan, di antaranya Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Bulukumba, yang menilai bahwa alasan Kejari tidak lagi memproses kasus itu, sangatlah tidak tepat.
Karena menurutnya, proses hukum pidananya harus tetap berjalan karena sudah terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Amanah Garuda Indonesia (DPP-AGINDO) juga pernah mendesak para aparat penegak hukum di bumi Panrita Lopi itu, untuk segera menyelesaikan segala kasus kasus korupsi yang sampai sekarang belum ada titik terang.

Untuk diketahui, Pada APBD Pokok tahun 2009 disebutkan bahwa, Pengadaan pin emas untuk 40 anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2009-2014, itu di anggarkan sebesar 280 gram, atau masing masing anggota dewan menggunakan pin emas seberat 7 (tujuh) gram.

Adapun tersangka pada kasus tersebut, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan Muhammad Sahib dan Direktur CV. Hero Bakti Nusantara Aras.

AMPK sangat serius dan akan selalu mengawas persoalan ini hingga tuntas, dan AMPK juga akan melakukan aksi susulan beberapa hari mendatang di kantor Kejati SulSel dengan masa yang lebih banyak lagi, “Tutup Dandi.

(RUD)