by

HMI Cabang Pangkep Tegas Tuntut Perda Pilkades Dievaluasi

WartaSulsel. Net Pangkep- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pangkep kembali gelar aksi damai tahap dua untuk menuntut pilkades di kabupaten pangkep berjalan transparan dan akuntabel. Adapun tuntutan utama dan awal HMI Cabang Pangkep yakni meminta klarifikasi panitia seleksi pilkades, meminta Bupati untuk bertindak profesional dalam pelaksanaan pilkades dan mencopot Kadis PMD Kab. Pangkep .

Adapun Isu yang kemudian dikembangkan pada aksi ini adalah bagaimana penundaan tahapan pilkades bisa dilakukan karena ditengarai regulasi pelaksanaannya cacat hukum.

Proses jalannya aksi berlangsung ditengah guyuran hujan lebat di perempatan taman musafir yang berlangsung kurang lebih setengah jam. Aksi kemudian berlanjut di depan gedung DPRD Kab. Pangkep dan berujung audiensi diruang rapat DRRD Kab. Pangkep.

Aksi ini dipimpin oleh jenderal lapangan Abdul Karim. Dalam orasinya beliau mengungkapkan bahwa telah terjadi pencideraan terhadap demokrasi dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum panitia seleksi saat uji kompetensi calom pilkades berlangsung. “Saat ini kualitas demokrasi di Kab. Pangkep. dipertaruhkan dengan kualitas regulasi pilkades berupa perda dan perbup yang cacat dan dipenuhi beberapa pasal kontradiktif, hal ini jelas mencoreng kualitas demokrasi di Pangkep” tegas Karim.

Aksi ini kemudian berlanjut diruang rapat kantor DPRD Kab. Pangkep yanh diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Pangkep, Nurdin Mappiara, turut hadir Kadis DPMD Kab. Pangkep Abdul Haris Has AP beserta jajajan. Kadis PMD mengungkapkan proses tahapan berjalan lancar, meski demikian pihak PMD tidak tau menahu mengenai teknis uji kompetensi. “Sebelum pelaksanaan uji kompetensi kami terlebih dahulu mengumpulkan panitia seleksi dan menjelaskan garis besar dalam tes nantinya” ungkapnya.

Begitupula tanggapan kadis PMD terkait pejabat kepala desa yang cukup diwarnai perdebatan yang cukup alot.

Turut hadir Formatur Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Ahmad Amiruddin, dalam pernyataannya beliau mengungkap bahwa regulasi pelaksanaan pilkades sarat pasal kontradiktif. “Apa yang kemudian dituntut HMI hari ini adalah regulasi yang menurut kami terdapat banyak pasal kontradiktif, sebut saja penjabaran tentang pejabat kepala desa, uji kompetensi, panitia seleksi, dan beberapa hal lainnya yang mengundang banyak pertanyaan.

Kami menegaskan akan melakukan upaya hukum untuk menggugat hal ini sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kami juga mengingatkan akan menduduki kantor DPRD Kab. Pangkep dalam beberapa hari ke depan sampai semua tuntutan dapat terpenuhi” ungkap Ahmad Amiruddin.

Aksi ini kemudian berakhir dengan damai dan massa aksi berjalan tertib.

(Ardan)