by

Camat Barru Jadi Saksi Penggugat di PN Barru, Tak Mengetahui Objek Sengketa Lahan

WartaSulsel. Net Barru – Sidang kasus sengketa lahan SHM 01 kembali bergulir di pengadilan negeri Barru, menghadirkan keterangan saksi (3) terakhir Camat Barru oleh PT Semen Bosowa Maros, Kamis 02/09/2021.

Dalam keterangan kuasa hukum tergugat 1 insinyur H. Rusmanto Mansyur Effendi SE, bahwa saksi penggugat PT Semen Bosowa Maros tidak berkaitan objek sengketa lahan September 2018 di pengadilan negeri Barru bahwa dalam kesaksian ibu camat berbicara sebatas tak diregister, dan prinsipnya seharusnya ke tiga saksi harus mengetahui objek sengketa namun kenyataanya tidak mengetahui.

Burhan Kamma Marausa SH., MH, mengatakan dalam keterangan saksi Camat barru katanya sudah dua kali membuat surat register namun saat kami menanyakan letak objek sengketa lahan SHM 01 saksi ke tiga penggugat PT Semen Bosowa Maros tidak Mengetahui.

Jadi dalam hal ini penggugat PT Semen Bosowa Maros pastinya bingung apa digugatnya, sehingga tadi kita mendengar dan melihat bahwa sangat jelas saksi saksi yang dihadirkan itu tidak mengetahui terkaitannya objek tanah disengketakan.

Burhan Kamma Marausa tegaskan ke saksi apa yang digugat apa yang disengketakan oleh penggugat PT Semen Bosowa Maros sedangkan lahan SHM 01 bukan hak miliknya, tapi milik klien kami Ir H. Rusmanto Mansyur Effendi, SE.

Adapun terkait Persoalan pengoporan tanah menjadi sangat jelas seperti apa yang di sampaikan saksi pertama yang mengatakan pengoporan itu adalah pengoporan alat bukti penguasaan tanah bukan kepemilikan, begitu pun dengan yang saksi ke 1 dan 2 jadi selaras, bahwa pengoporan yang dibuat itu adalah pengoporan penguasaan bukan pengoporan hak milik.

“Perlu dipahami pengoporan itu bisa dijadikan hak milik ketika sudah bersertifikat” kata Burhan Kamma Marausa SH., MH.

Ironisnya sampai sekarang itu penggugat tidak memiliki sertifikat atas apa yang digugat dan disengketakan.

Adapun soal pemanggilan saksi oknum camat kabupaten Barru di kantor BPN provinsi itu memang ada, tapi perlu diketahui pemanggilan bukan membahas perdamaian. Melainkan permohonan penggugat PT Semen Bosowa Maros untuk membatalkan sertifikat SHM 001 atas nama klien kami Ir, H. Rusmanto Mansyur Effendy.

“Benar kata Burhan sudah dua kali penggugat PT Semen Bosowa Maros bermohon untuk dilakukan pembatalan sertifikat SHM 01 milik Ir, H. Rusmanto Mansyur Effendi ditolak BPN provinsi karena berdasarkan UU RI agraria No 16 milik Ir H. Rusmanto ucapnya.

Burhan Kamma Marausa, SH., MH saat ditanyai oleh media tentang optimis menang dalam kasus sengketa lahan dirinya pun mengatakan menang dan kalah itu persoalan relatif, namun yang terpenting pemilikan sertifikat lahan SHM 01 dalam aturan UU agraria No 16.

Kata Burhan menanyai saksi apa yang digugat apa yang disengketakan oleh penggugat PT Semen Bosowa Maros, dan saksi mengatakan tidak tau, berarti lahan SHM 01 bukan hak miliknya penggugat PT Semen Bosowa Maros melainkan milik klien kami Ir H. Rusmanto Mansyur Effendi.”

Bahwa pengoporan itu bisa dijadikan hak milik ketika sudah bersertifikat” kata Burhan Kamma Marausa SH., MH.

Ironisnya sampai sekarang itu penggugat tidak memiliki sertifikat atas apa yang digugat dan disengketakan, atau pun pemanggilan.

“Adapun soal pemanggilan saksi oknum camat kabupaten Barru di kantor BPN provinsi itu memang ada, tapi perlu diketahui pemanggilan bukan membahas perdamaian. Melainkan permohonan penggugat untuk membatalkan sertifikat SHM 001 atas nama klien kami Ir h. Rusmanto Mansyur Effendy” tegas Burhan Kamma Marausa SH., MH.

Dalam perkara itu ada keputusan bahwa permohonan penggugat PT Semen Bosowa Maros untuk pembatalan sertifikat SHM 01 milik Ir h. Rusmanto Mansyur Effendy ada putusan bahwa permohonan penggugat untuk membatalkan sertifikat SHM 01 milik klien kami di tolak karena berdasarkan UU RI agraria no 16.

Masalah optimis menang kalah suatu perkara dalam persidangan itu persoalan relatif, namun dalam pemilikan sertifikat lahan SHM 01 dalam aturan UU agraria no 16

Jika memang sertifikat SHM 01 milik PT semen Bosowa maka harus memiliki legalitas yang harus diketahui notaris, camat, dan kepala desa setempat. Namun kenyataanya tidak disaksikan oleh ketiga yang disebutkan di atas.

Waktu dilegalisasi surat pengoporan hanya berupa bukti surat foto copi tanpa dilampirkan surat asli dan ironisnya tidak melalui camat kata Burhan.

Terpisah kuasa Hukum PT Semen Bosowa Maros H. Burhanudin Mukhtar dalam wawancara WartaSulsel. Net, bahwa apa yang dikatakan saksi di pengadilan negeri Barru sangat bagus dan sesuai harapan kami.

“Kata Burhanudin bahwa surat pengoporan hak itu registrasi ada terdaftar di kecamatan, ada arsipnya no sekian terdaftar di kecamatan, dan sesuai luas objek sengketa lahan SHM 01 kabupaten Barru,” ungkapnya.

Dari objek sengketa lahan SHM 01 yang kami beli berdasarkan putusan pengadilan sudah dieksekusi sampai putusan PK inkrah kita beli. Adapun ini tergugat membeli dari orang yang kalah dalam perkara dan kami membeli dari orang yang menang dalam perkara tersebut, namun waktu itu tidak disebutkan no sekian , tanah yang perkara di tahun 2002.

Ditambahkan kepala devisi hukum PT Semen Bosowa Maros Muh Rusli bahwa adanya amar putusan di pengadilan itu menyebutkan bahwa semua surat surat yang terbit atas nama orang lain tidak memiliki kekuatan memikat lagi itu sah oleh hukum, sertifikat SHM 01 termaksud surat surat terangnya.

“Sehingga adanya Putusan kasasi yang sudah Inkrah tanggal 17 Januari 2007 maka transaksi jual beli antara tergugah 1 dengan Siti Aminah itu dilakukan tanggal 12 Juli pak!” ucap Muh Rusli jadi duluan keluar putusan kasasi baru transaksinya kata Muh Rusli.

(RUD)