by

Sidang Ke-4 SHM 001 Siawung Vs PT.SBM Terkait Pembacaan Penggugat di PN Barru

WartaSulsel. Net Barru- Memasuki babak ke empat kelanjutan sengketa lahan antara Ir H. Rusmanto Effendy., SE. Vs PT Semen Bosowa Maros. Dalam pembacaan jawaban penggugat di pengadilan negeri Barru Kamis 15 Juli 2021. Pukul 10.00 WITA.

Pihak tergugat 1 dari kuasa hukum Ir H. Rusmanto effendy menegaskan bahwa jawaban penggugat PT Semen Bosowa Maros, itu adalah Pengoperan tanah ke pada pihak Hajja Norma yang diduga mereka tidak memahami subtansi gugatannya, kata Burham Kamma.

Saya tekankan kata Burham kamma itu bukan secara peralihan dilakukan, melainkan bentuk Pengoperan..

Sekali lagi Kata Burham Kamma Marausa.,SH., MH, Itu bukan Peralihan yang dilakukan penggugat melainkan Pengoperan.

Jika peralihan hak ada AJB akte jual beli antara haji norma dengan si penggugat yang mana pernah dilakukan pejabat akta notaris, kecamatan, dan kantor desa.

Dalam PPhTB yang dikenal dengan pajak penghasilan akhir atau hak atas dan bangunan yang dibebankan kepada mereka yang dapat diperoleh karena hak atau menjual tanah dan bangunannya.

“Namun timbul pertanyaan seberapa banyak tanah si penggugat, fakta hukumnya sampai sekarang pihak penggugat tidak memiliki legalitas berupa akte jual beli.” Terang Burhan Kamma Marausa, SH.,MH.

Pertanyaan kami dari mana Hajja Norma mendapatkan “90 meter persegi area, ini nanti majelis yang akan mengetahui semuanya,” ucap Burham.

Apa yang dijawab kan penggugat tidak jauh pengulangan jawaban sendiri, saya pertegas apa yang digugat sertifikat Opjek tanah itukan kita sudah katakan salah gugatan tung.

“Sertifikat penggugat PT Semen Bosowa Maros, dinyatakan sudah dua kali diajukan permohonan untuk pembatalan sertifikat atas klien kami Ir H. Rusmanto Effendy SE. SHM 001 di tolak,”

Adapun jawaban dari pihak BPN mengatakan sama seperti itu, bahwa PT Semen Bosowa Maros menggugat pihak BPN itu salah.

Perlu diketahui bahwa sebum terbitnya sertifikat ada proses panjang yang dilakukan serta ada legilitas yang harus diselesaikan oleh penggugat.

Seharusnya kalau penggugat berangkat dengan putusan itu harusnya haji norma tidak mengungkap ril tapi harus menggugat sertifikat itu dan membuat serifikat baru.

“Sertifikat induk kurang 1999 gugatannya 2000 sekian artinya dia harus buat sertifikat baru sesuai ukuran area lahan yang dimiliki haji norma, jadi dalam hal ini mereka tidak memahami subtansi gugatan sendiri,” tutur Burham kamma.

(RUD)