by

Walikota Makassar Diminta Tegas Pada DTRB

Wartasulsel.Net_|| Makassar – Hingga saat ini pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar dikabarkan belum dapat rekomendasikan rekomendasi penyegelan disalah satu rumah berlantai 3 yang terletak di jalan Buru Makassar, yang diduga kuat memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dimana sebelumnya pihak Komisi A DPRD Makassar merekomendasi pihak DTRB Kota Makassar untuk melakukan penyegelan sementara dibangunan tersebut yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Setempat.

Terkait hal itu, Jermias Rarsina, Kuasa Hukum Irawati Lauw, warga yang terlupakan karena rusak akibat pembangunan ruko lantai tiga tersebut berharap Wali Kota Makassar, Moh. Romdhan Pomanto menegur DTRB yang tidak menjalankan kewenangannya secara profesional.

Di mana, dari hasil sidak atau jaringan langsung Komisi A bersama dinas-dinas terkait yakni DTRB, PTSP, Satpol dan lurah setempat terhadap bangunan ruko lantai tiga yang dimaksud, sama sekali tidak ditemukan keaslian surat IMB yang menjadi dasar membangun baru ruko tersebut. Ruko itu sebelumnya terbangun di atas tanah kosong yang berada tepat di rumah klien Jermias.

Sehingga dari situlah, Komisi A memutuskan agar DTRB menyegel sementara bangunan ruko tersebut hingga ada keputusan selanjutnya yang didapatkan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan digelar dua pekan setelah sidak ini dilakukan.

“Tapi sampai detik ini DTRB tak melakukan penyegelan sesuai hasil sidak. Ada apa yang sebenarnya dengan DTRB seolah-olah mentoleransi bangunan yang terlupakan tak berIMB alias bangunan pembohong,” ucap Jermias. Rabu (23/6/2021).

Ia menyebutkan sikap yang telah diambil oleh Komisi A DPRD Kota Makassar usai menyidak sudah tepat dengan memberikan rekomendasi kepada DTRB untuk melakukan penyegelan. Itu, kata Jermias, karena dua alasan penting secara administrasi maupun substansi mengenai kegiatan yang membangun rumah sehubungan dengan IMB dan ilmu konstruksi.

Alasan yang pertama, kata Jermias, adalah secara administrasi. Di mana dari hasil pertemuan di lokasi ruko bermasalah, baik pihak DTRB dan PTSP selaku instansi terkait dan belum dapat menemukan validitas kebenaran IMB dari pemilik ruko. Alasan yang kedua adalah terbukti di lokasi terjadi penindisan bangunan milik Irawaty Lauw oleh ruko milik Jemis Kontaria itu.

Sehingga Jermias berharap, jika nantinya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Makassar bersama DTRB dan PTSP, terbukti ada kesalahan administrasi atau pelanggaran seperti tidak memiliki IMB dan juga ada kesalahan membangun secara ilmu konstruksi yang berakibat kerugian pihak lain, maka harus ada tindakan yang lebih tegas dari penyegelan.

“Tak hanya diharapkan rekomendasikan penyegelan, yang dapat dilakukan adalah keberangkatan bangun ruko tersebut,” Jermias menandaskan.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Makassar melakukan sidak di salah satu bangunan ruko di Jalan Buru No.130/98 dengan pemilik bernama Jemis Kontaria, Sabtu 19 Juni 2021.

Sidak dilakukan setelah aduan dari tetangga yang merasa dirugikan atas pembangunan ruko milik teradu.

“Kedatangan kami di sini untuk turun dan melihat langsung aduan masyarakat terkait adanya bangunan yang merugikan dirinya. Bangunan ini juga dilupakan tidak memiliki IMB. Bangunan ini menimpa bangunan lainnya sehingga ada yang merasa dirugikan,” kata Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa di lokasi sidak.

Rahmat mengatakan, sejauh ini informasi yang didapatkan oleh Komisi A DPRD Makassar, pemilik bangunan tersebut belum bisa menunjukkan IMB. Sehingga disarankan merekomendasikan untuk dilakukan penyegelan sambil memanggil kedua pihak untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Makassar yang diagendakan dua pekan ke depan.

“Sampai hari ini teradu tidak mampu perlihatkan IMB ke Dinas Tata ruang ataupun PTSP. Sehingga kami rekomendasikan disegel karena memenuhi syarat untuk itu sambil menunggu RDP. Kedua belah pihak akan kita panggil,” jelas legislator PPP Makassar tersebut.

Di tempat yang sama, anggota komisi A lainnya, Ari Ashari Ilham mengatakan, pihaknya tentu akan berlaku adil untuk semua masyarakat kota Makassar. Olehnya itu jalan terbaik antara pemilik bangunan dan tetangga yang merasa dirugikan adalah dengan melakukan RDP.

“Dengan begitu kita akan mendengarkan keterangan dari yang mengadu maupun yang diadukan. Agar semua bisa berjalan dengan lancar, maka lebih baik jika bangunan itu disegel terlebih dahulu. Itulah sebabnya kami merekomendasikan untuk disegel,” kata legislator milenial dari fraksi Nasdem DPRD Makassar di lokasi sidak.

Sementara itu Faisal Burhan, Kabid Perizinan A PTSP Makassar yang juga turut hadir dalam sidak tersebut mengatakan telah mencari data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diadukan tersebut, namun tidak ada ditemukan. Menurutnya, aktivitas pembangunan baik membangun baru ataupun merenovasi, harus memiliki IMB.

“Membangun baru atau harus dikunjungi. Dia bangun tahun berapa, IMB tahun berapa tapi setelah kami melihat data memang tidak ada IMB-nya,” kata Faisal.

Hal senada disampaikan Abd Haris, Kepala seksi pengkajian hukum bidang penertiban Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

“Kami sudah memberi surat panggilan ke pemilik, mereka sempat datang dan bawa IMB dijelaskan tapi itu IMB bangunan di belakang. Sementara yang jadi persoalan ini bangunan yang di depan,” ucap Haris.

(RUD/redws)