by

Majelis Komisi Putuskan ULP Kota Kendari Tidak Terbukti Melakukan Persengkokolan

WartaSulsel. Net Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini (17/06) membacakan

putusan terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Jalan Batas Kota-Tabanggele pada
Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari APBD Tahun Anggaran 2018-2020 (Kode Lelang 733571).

Dalam Putusan Perkara bernomor
21/KPPU-I/2020 tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor tidak
terbukti melanggar Pasal 22 dalam proses pengadaan tersebut.

Kasus ini berawal dari inisiatif yang dilakukan KPPU dan melibatkan berbagai
Terlapor, yakni PT Anekalaksana Citraprima (Terlapor I); PT Rizky Ilham Bersaudara (Terlapor II); PT Kendari Siusiu Persada (Terlapor III); dan Kelompok Kerja (POKJA).

Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kota Kendari Tahun
Anggaran 2018 (sebagai Terlapor IV). Dugaan persekongkolan dalam perkara a quo tersebut meliputi gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal yaitu.

Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang
dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa. Jumat 18/6/2021

Melalui proses persidangan Majelis Komisi menilai bahwa berbagai alat bukti yang disampaikan dan diperoleh selama proses persidangan, tidak dapat memenuhi adanya unsur bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor. Sehingga
memperhatikan berbagai fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang ada.

Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

(RUD/redws)