by

RIAK-RIAK OTSUS PAPUA Oleh : Blasius Daniel Jigibalom

Polemik mengenai perpanjangan Otsus jilid II masih terus terjadi. Penegasan terhadap penolakan Otsus semakin gencar dilakukan baik melalui aksi turun kejalanan, maupun melalui diskusi seminar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Papua. Terjadi perpecahan di era perpanjangan Otsus jilid II membuktikan bahwa yang menjadi akar permasalah bukan pada kebijakan “UU Otsus”, namun pada implementasi Otsus terutama terkait pengaliran dana. Karena kebebasan pengelolaan telah diberikan kepada Pemerintah daerah, namun banyak sekali terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat dan akhirnya membentuk opini negatif masyarakat terhadap Otsus Papua karena dianggap hanya sebagai “ilusi” belaka.
Di lain sisi, permasalahan di Papua tidak hanya berbatas pada dana dan pembangunan. Kebijakan Otsus dari sisi penerimaan dan pengeluaran dana sudah dianggap sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat Papua. Namun disamping hal tersebut, adanya permasalahan ketidakadilan yang sangat kompleks dirasakan oleh Orang Asli Papua. Ketidakadilan dan kesenjangan yang dirasakan OAP berasal dari beberapa faktor seperti ekonomi, politik, sosial dan yang paling krusial adalah terjadinya pelanggaran HAM.
Pada kenyataannya, OAP merasa kebijakan Otsus memang belum mampu untuk menghilangkan inti permasalahan yang terjadi di Papua. Sehingga penuntutan terhadap penuntasan HAM, rasialisme, dan diskriminasi terus digaungkan yang berujung pada tuntutan referendum. Isu-isu inilah yang selalu dijadikan manuver oleh actor propaganda yang perlu untuk diwaspadai. Karena pergerakan aktivis Papua tidak hanya menyasar pada lingkup nasional saja, tetapi juga lingkup internasional dengan mencari simpatik negara lain untuk mendukung kemerdekaan Papua.
Selain itu, adanya state-actor-interest yang turut terlibat dalam konflik Papua semakin memperparah keadaan. Pemerintah juga harus mewaspadai adanya intervensi asing yang membantu aktivis maupun masyarakat dalam melakukan pemberontakan, pemasokan senjata kepada kelompok KKB, juga penyebaran narasi-narasi propaganda baik di dalam maupun luar negeri yang ingin mendiskreditkan Pemerintah maupun Negara dengan agenda memisahkan diri dari Indonesia.
Upaya pembangunan di Papua harus konsisten dengan tetap menerapkan penghormatan terhadap kearifan lokal, dan upaya perlindungan terhadap keamanan masyarakat sipil. Integritas elit politik di Papua maupun elit politik Papua di pusat dan fokus pada OAP sangat diperlukan terutama dalam Revisi UU Otsus, yang terkonsentrasi terhadap dana dan pemekaran. Dibutuhkan revisi UU Otsus secara holistik dengan mengedepankan pasal-pasal yang berpihak pada kesejahteraan OAP dan peningkatan SDM di Papua agar realisasi perpanjangan Otsus Jilid II dapat diterima oleh OAP dan untuk meminimalisir konflik Papua dengan Negara.
Bagaimanapun juga, berlarut-larutnya ada resistensi terkait otsus Papua karena banyak pihak terutama di Papua dan Papua Barat sendiri yang “gagal paham” terkait dinamika Otsus. Selama ini, sudah ada framing negatif bahwa Papua dan Papua Barat memberikan “sumbangan terlalu besar” kepada Indonesia, namun faktanya berbeda sama sekali. Menurut hitung-hitungan Kementerian Keuangan RI, untuk menyokong keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Papua dan Papua Barat, maka Pemerintah Pusat harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 18 triliun per tahun sebagai tambahannya karena PAD dan pendapatan Papua dan Papua Barat tidak mencukupinya, namun oleh kalangan proxy war dipelintir masalah ini dengan seakan-akan Indonesia yang “menggayang” sumber daya alam di Papua.
Jika Otsus misalnya tidak diperpanjang di Papua dan Papua Barat, dan memperhatikan segregrasi sosial yang mudah tersulut di kedua provinsi tersebut, andai saja kemerdekaan diraih oleh mereka, penulis amat yakin kondisi situasi keamanan di Papua dan Papua Barat tidak akan kondusif, karena akan banyak diwarnai perang antar suku dan perebutan kekuasaan, termasuk kegagalan tata kelola pembangunan dan pemerintahan akan menggurita, sehingga jika Papua merdeka maka mereka akan semakin bunting bukan untung. Tidak percaya? Coba saja.
Penulis adalah pemerhati masalah Papua.