by

Menyoal Revisi UU Otsus Papua

Oleh : Blasius Jigibalom

Isu-isu Polhukam yang mengemuka di wilayah Papua dan Papua Barat yakni tentang isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, Hak Asasi Manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional, yang linear dengan proses penegakan hukum di kedua provinsi tersebut.
Dalam kaitan itu, persoalan Otsus Papua dan Papua Barat menjadi elemen penting sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dikarenakan masalah Papua sudah hadir seumur dengan Indonesia merdeka yang penyelesaiannya harus dalam bingkai NKRI. Meski revisi UU Otsus Papua adalah inisiatif Pemerintahan Pusat, namun seluruh masyarakat Indonesia harus menyadarinya demi kemajuan, kesejahteraan dan terciptanya keamanan di Papua dan Papua Barat.
Disatu sisi, pelaksanaan Otsus selama 20 tahun telah banyak memberikan kemajuan pada berbagai aspek di Papua, baik pembangunan, sosial, ekonomi, politik dan juga bidang Sumber Daya Manusia (SDM), serta kemajuan dalam bidang Pertahanan dan Keamanan. Di sisi lain, perlu dibenahi yang belum menyentuh hak-hak dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan objek Otsus Papua, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Otsus Papua merupakan win-win solution penyelesaian masalah Papua dalam bingkai NKRI. Keamanan dan kesejahteraan di Papua dapat terwujud apabila para pemangku kepentingan berhasil membenahi sistem penegakan hukum, salah satunya dengan merealisasikan grand design Otsus Papua yang mengatur kewenangan khusus.
Langkah lain adalah dengan menerapkan pendekatan keamanan yang lebih menekankan pada pendekatan human security approach, yaitu pendekatan yang mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan keamanan dapat didahului dengan pendekatan adat, misalnya dengan memanggil tokoh-tokoh setempat. Pemanggilan tokoh setempat dapat dilakukan mulai dari tingkat lokal seperti di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Tolikara dan sebagainya, agar duduk bersama dengan kepala daerah. Selanjutnya, diadakan pendekatan adat sehingga bisa diketahui sejatinya benang merah dari keinginan masyarakat Papua dan Papua Barat.
*Penulis adalah warga Keerom, Papua.