by

Peningkatan Jumlah Pengangguran Selama Pandemi Covid-19

Peningkatan Jumlah Pengangguran Selama Pandemi Covid-19

Oleh : Daniel Pagawak

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, selama setahun pandemi Covid-19 di Indonesia, peningkatan jumlah pengangguran terbuka jauh lebih signifikan dibandingkan tingkat kemiskinan, lebih lanjut Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja.
Tingkat kemiskinan pada 2020 peningkatannya sebesar 1,13 juta penduduk atau 0,41 persen, sedangkan jumlah pengangguran terbuka peningkatannya sebesar 3 juta penduduk atau 2,2 persen. Banyak sektor ekonomi terdampak sehingga cukup banyak karyawan yang di PHK oleh perusahaan pada 2020.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 atau naik 1,82 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2020, namun menurun 1,02 juta orang dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dibandingkan Februari 2020 dari 4,94% menjadi 6,26%, namun menurun dibandingkan Agustus 2020 mencapai 7,07%.
Adapun data jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus September 2020 adalah 270,20 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,72% dengan jumlah total angkatan kerja yang menganggur adalah 6.925.486 jiwa berdasarkan data dari BPS per Februari 2020 dan berpotensi bertambah menjadi sembilan juta jiwa di tahun 2021.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat selama pandemi Covid-19, salah satunya adalah penerapan kebijakan pemerintah dalam pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang terhenti. Permintaan konsumsi domestik juga mengalami penurunan sebagai imbas dari kegiatan ekonomi yang tidak normal juga mempengaruhi kemampuan produksi. Kemampuan produksi yang menurun berdampak kepada pengurangan tenaga kerja oleh pelaku usaha.
Sebelum pandemi Covid-19, melalui data dari BPS per Februari 2019, Pemerintah Indonesia sudah dihadapkan dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur mencapai kurang lebih enam juta jiwa. Keputusan Pemerintah untuk membatasi aktivitas sosial merupakan langkah utama dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 semakin menambah angka angkatan kerja yang menganggur pada masa sekarang.
Pemerintah sudah berupaya dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian adalah dengan mengalokasikan dana penanganan Covid-19 termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha. Lebih lanjut, Pemerintah juga menyediakan program insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran kredit, serta bantuan sosial kepada pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.
Laju pengangguran di Indonesia selama pandemi yang semakin bertambah akibat dari pemutusan hubungan kerja diperhatikan oleh Pemerintah dengan memberikan insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja. Program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya dan terapan teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri juga menjadi kebijakan alternatif dari Pemerintah untuk mengurangi laju pengangguran.
Menambahnya pengangguran selama Covid-19 dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain : pertama, angka angkatan kerja yang menganggur yang mencapai hampir sepuluh juta jiwa pada tahun 2021 berpotensi menambah permasalahan di tengah masyarakat yaitu perekonomian yang tidak bertumbuh karena daya beli semakin rendah, pendapatan negara juga semakin berkurang, hingga munculnya kerawanan sosial karena semakin tingginya tingkat kriminalitas.
Kedua, peningkatan jumlah angkatan kerja yang menganggur hanya akan menambah beban Pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga semakin berkurang jika faktor kesejahteraan tidak terpenuhi.
Merespons masalah pengangguran ini, maka Presiden Jokowi secepatnya memerintahkan kepada para pembantunya yaitu Menko, para Menteri dan kepala lembaga non kementerian untuk memantau laju angka pengangguran di angkatan kerja beserta potensi yang mungkin terjadi imbas dari pengangguran yang semakin bertambah. Jokowi dapat memerintahkan Mendagri, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Pariwisata dan EKonomi Kreatif untuk terus membuat inovasi kebijakan dan program-program yang dapat mengupayakan penyerapan angkatan kerja, termasuk melakukan program transmigrasi dan pelatihan advokasi yang dapat memunculkan pelaku usaha muda.
*Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi nasional. Tinggal di Jayapura, Papua, Indonesia.