by

Nasib KPK setelah TWK

Nasib KPK setelah TWK

Oleh : Bayu Wauran *

TWK merupakan tes yang normal untuk orang yang ingin jadi pelayan publik. Pihaknya menyatakan sah-sah saja Negara mengharuskan tes tersebut dilakukan terhadap KPK untuk aspek keamanan dan kesamaan wawasan. Konteksnya, setiap tes/ujian mencoba menilai sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Harapannya materi pada Tes tersebut secara valid mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada apa yang ingin didapatkan dari yang bersangkutan.
Negara-negara sosialis-komunis atau yang pernah menganut sosialis-komunis, hal-hal seperti TWK juga ada. Tetapi jika dilihat pada Negara-negara Barat yang lebih kepada Demokratis maupun Liberal juga punya, tetapi sedikit berbeda. Pihaknya menyampaikan setiap negara memiliki suatu alat/tools yang dapat digunakan untuk mencari apakah mereka sejalan dengan kebijakan dan Ideologi. Tes seperti TWK merupakan suatu yang sangat normal, hanya saja bentuknya yang berbeda-beda.
Setiap Instansi Pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih siapa penguji kompetensi dalam hal ini assessment center yang akan digunakan. Prof. Dr. Aidul pernah menyampaikan bahwa di Indonesia, yang paling kuat adalah PT Telkom di Bandung yang sekarang kira-kira memiliki 50-60 orang asesor. Dari situlah di Indonesia beredar assessment center yang kita kenal dimana-mana. Di Instansi Pemerintahan sampai Sekretariat Negara, Pemeriksa Keuangan pasti BKN sudah punya, bahkan di Pemerintah-Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga punya, dan boleh digunakan.
Ahli Psikkologi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si pernah menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh BKN bersama dengan mitra-mitra lainnya dari BNPT, BAIS dan BIN secara ilmiah adapat dipertanggungjawabkan. Artinya, faliditas jenis pertanyaan dari data yang ingin dikumpulkan sudah selaras.
Menurut Ahmad Alamsyah Saragih, TWK KPK sebagai proses yang berbeda dengan rekrutmen ASN secara umum karena orang sudah ada di suatu institusi cukup lama dan kemudian atas perintah Undang-Undang dimigrasikan untuk menjadi ASN.
“ASN terdiri atas PNS dan PPPK, pihaknya merasa agak cacat prosedur apabila terminologi PPPK akan dimasukkan kesini karena PPPK digunakan untuk mengisi posisi-posisi jabatan tertentu yang stock dari PNS tidak bisa/tidak memenuhi. Sementara background atau pengalaman yang dibutuhkan jabatan itu ada di pihak eksternal dari pemerintahan sehingga boleh diambil. Dalam prakteknya, PPPK menjadi honorer dan “serabutan” dan menjadi problem tersendiri. Dalam konteks ini, mereka sudah ada di sana dan jika diperintahkan menjadi PPPK, itu hanya sebagai kartu pengaman tetapi bukan itu tujuan Undang-Undang ASN, maka kemungkinan migrasinya menjadi PNS,” ujar mantan Komisioner Ombudsman RI ini seraya menambahkan, untuk tidak seolah-olah membangun eksklusifitas bahwa PNS lebih Pancasilais dan NKRI.
Sedangkan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari menyatakan, sejak tahun 2016 ada Pusat Kompetensi ASN dan assessment center. Metode assessment center ini digunakan untuk mengukur kompotensi (bukan hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan, sikap dan perilaku yang bisa diukur) dan metode yang paling sering digunakan adalah simulasi multi-metode dan multi-asesor.
“Disatu sisi kelihatan uji masuk ASN, disisi lain sebagai uji kompetensi pejabat, karena yang masuk selevel Deputi maupun Kepala Biro sehingga tidak sama dengan ASN baru. Kompetensi yang diukur juga berbeda dengan kompetensi ASN baru, dimana ASN baru cukup pada level kognisi seperti apakah dia punya kesadaran tentang sesuatu sebagai perekat bangsa dan kemajemukan? Sedangkan pada level Deputi lebih dari ASN baru, bahkan simulasi yang paling ekstrim sering kali dilakukan,” ujar mantan Ketua Komisi Yudisial ini seraya menambahkan, ada tiga kompetensi, yakni kompetensi teknis, material dan kenegaraan/kebangsaan. Pihaknya menyatakan orang-orang yang memiliki uji kompetensi teknis yang baik munkin saja tidak update dengan kompetensi kebangsaan.
Menurut penulis, selama ini ada kecenderungan untuk membangun opini yang sedikit mediskreditkan TWK seperti: (1) Ada kemungkinan TWK malah memecah belah antara agama dan Pancasila. (2) Ideologi menjadi hal utama dan mengesampingkan integritas dan kapasitas. (3) Pertanyaan-Pertanyaan yang disebutkan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh BKN bersama dengan mitra-mitra lainnya dari BNPT, BAIS dan BIN secara ilmiah adapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi pembanding opini-opini yang menyudutkan ketidakfalidan pertanyaan-pertanyaan TWK. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menimbang opini-opini yang membangun seseorang tidak hanya memaknai nilai-nilai kebangsaan tetapi juga melaksanakan nilai-nilai tersebut. Disamping itu pemerintah perlu menutup celah orang-orang yang tidak Nasionalis memanfaatkan kelonggaran aspek wawasan kebangsaan.
Disamping itu, Pemerintah perlu bertindak cepat, tegas, tepat dan terukur dalam mendinginkan bola panas yang sedang digulirkan oleh oposisi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan statement terkait TWK di KPK sehingga tidak digunakan sebagai alasan penghilangan TWK pada tes penerimaan ASN.
Terkait pro kontra TWK KPK RI ini, maka Presiden Jokowi perlu segera memerintahkan kepada para pembantunya yang menangani masalah ini untuk mendalami kemungkinan adanya aparatur negara yang ikut memainkan dan mendukung isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah terkait dengan nasib pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK.
Termasuk perlu ada upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah terus berupaya dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas dan transparansi pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dan berupaya untuk terus memberikan solusi terbaik terhadap nasib pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK.
Menurut penulis Badan Kepegawaian Nasional, Kemen-PAN RB, Komisi ASN, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk segera memberikan solusi terkait nasib pegawai KPK yang tidak lulus Tes TWK. Dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku serta upaya bersama dalam menjaga ASN sebagai tonggak penjaga dan pengamal Pancasila dan nilai nilai kebangsaan. Disamping itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan statement terkait nasib pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK agar tidak menjadi celah bagi oposisi utuk mendiskreditkan pemerintah.
Yang perlu diingat adalah polemik mengenai alih status pegawai KPK akan tetap berlanjut jika tidak segera diselesaikan. Bahkan jika keputusan yang diambil tidak memuaskan pihak dari 75 pegawai tersebut, juga akan menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat yang akan memicu hate speech serta menurunnya kepercayaan publik kepada kinerja pemerintahan di bawah Presiden Jokowi, BKN, asesor mitra, dan lembaga KPK itu sendiri.
Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia dan jurnalis.