by

Sebaiknya Revisi UU Pemilu Dibatalkan Saja Oleh Albert Pagawak Jigibalom

Jakarta. Rencana revisi UU Pemilu pada prinsipnya hanya untuk mempertahankan dominasi perolehan suara dan perebutan kekuasaan secara legal melalui Pilpres 2024. Sementara terkait dengan wacana Pilkada serentak yang disatukan waktunya dengan Pilpres 2024 jelas bertentangan dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga yang perlu direvisi adalah UU Pilkada.
Kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum semakin tidak menentu. Rakyat tiap hari dipertontonkan dengan hal hal negatif tentang penegakan hukum yang tidak berkeadilan, mega korupsi diberbagai kementerian, pengambilan paksa pimpinan partai dll., dapat mendelegitimasi dan mengganggu upaya presiden Jokowi dalam mengatasi Pandemi Covid -19, penyelesaian pembangunan berbagai infrastruktur serta penyelesaian krisis ekonomi dengan mengeluarkan berbagai stimulus dan relaksasi pajak.
Oleh karena itu, sebaiknya kita mengadakan Pemilu di tahun 2024 lagi. Pemilu serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan melakukan pembagian waktu pelaksanaan Pemilu yang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KPU melalui Peratura KPU (PKPU) dan Peraturan Presiden (PP) jika diperlukan. Terkait Presidential Threshold pada Pemilu 2024 akan berkaca pada Pemilu 2019, sehingga tidak menimbulkan hambatan ataupun gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, hal tersebut sesuai dengan keputusan MK.
Sementara itu, pelaksanaan Pemilu di 2024 dapat maksimal dilaksanakan karena sesuai dengan target Presiden jokowi yang akan memaksimalkan penanganan Covid-19 pada 2021 dan 2022, sehingga diharapkan pada 2023 telah tercipta kekebalan kelompok (Herd immunity) yang baik di masyarakat dan mengakhiri Pandemi Covid 19 di Indonesia.
Selain itu, Pemilu serentak tahun 2024 merupakan upaya normalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana sebelumnya RPJMN dan RPJMD tidak dapat selaras, karena waktu penyusunannya tidak berbarengan antara daerah dan pusat, sehingga terjadi ketidakselarasan akibat waktu pengangkatan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki selisih cukup jauh 1 s.d 2 tahun. Dengan Pemilu 2024 diharapkan waktu pengangkatan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2024 yang sama, sehingga RPJMN dan RPJMD dapat selaras serta RPJP dapat berjalan dengan baik.
Terdapat beberapa keuntungan pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu : anggaran pelaksanaan pemilu lebih murah dan efisien karena dilaksanakan serentak; Fokus masyarakat terpecah sehingga resiko disintegrasi bangsa dapat dihindari dan netralitas ASN terjaga karena tidak terfokus pada pihak-pihak tertentu.
Sekali lagi, sebaiknya Revisi UU Pemilu (UU No. 7 tahun 2017) dibatalkan, karena ketentuan batas Electoral Threshold sudah baik, yakni membatasi jumlah calon yang akan bertarung dalam pilpres dan cawapres, sehingga dapat menekan penghamburan uang rakyat dan potensi chaos di masyarakat.
Yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelaksanaan UU Pemilu dapat dilaksanakan secara konsisten dan jurdil, sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden nanti benar benar pilihan rakyat, berkualitas, memiliki kapasitas dan kapabilitas.
Dari pihak pemerintah sudah tegas tidak akan menyetujui revisi Undang-Undang Pemilu ataupun UU Pilkada dikarenakan ketentuan soal pilkada serentak masih relevan dan belum pernah dilaksanakan.
Bila RUU Pemilu hendak dicabut dalam Prolegnas Prioritas 2021, maka fraksi-fraksi di DPR dapat menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu tersebut, yang disampaikan secara resmi dalam forum Rapat Paripurna DPR nanti.

*) Penulis adalah pemerhati Indonesia.