by

Urgensi Peningkatan Penghidupan Masyarakat Papua

Wartasulsel.net,_|| Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam disebutkan dengan jelas pada pasal 38 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus) yang menyebutkan; usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengen tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pernbangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dimaksud memiliki filosofi yang kuat dalam rangka pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat/ulayat yang telah mendiami dan bergantung pada hasil sumber daya alam di wilayahnya.

Prinsip pelestarian lingkungan yang harus seimbang dengan pembangunan berkelanjutan dan investasi juga merupakan pengejawantahan dari konsep pembangunan yang berkeadilan berdasarkan visi prioritas dan program Nawa Cita Presiden Jokowi 2019-2024.

Dalam upaya Pemerintah menjaga pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, Presiden secara khusus menginstruksikan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten/Kota bersama masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial dengan tetap menjaga diversifikasi hayati melalui pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yang terintegrasi dari hulu-hilir pada komoditas unggulan local diantaranya sagu, gaharu, pala, lada, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan buah merah di wilayah pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan di Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) secara terpadu dari hulu ke hilir di 7 wilayah adat seperti Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay, termasuk melanjutkan pengembangan lumbung pangan di kawasan Merauke dan kawasan sentra pangan Mappi serta pengembangan kawasan peternakan sapi di kawasan Bomberay merupakan keterlibatan penuh Pemerintah dalam membangun kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama masyarakat atau orang asli Papua (OAP).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan pada 29 September 2020, Presiden secara khusus memberikan instruksi kepada 32 Kementerian agar melakukan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Semangat Instruksi Presiden tersebut, tidak bisa dipisahkan dari pengintegrasian substansi materi pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Jika ditinjau dari beberapa faktor, maka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Papua bukanlah hal yang mudah dilakukan, menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup perlu berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Strategi dan akselerasi peningkatan penghidupan kesejateraan masyarakat asli Papua hendaknya tetap mengacu pada RPJMN yang telah ditetapkan dan fokus pada pelibatan OAP malalui program pembangunan dan peningkatan Fasilitas Sarana Pasca panen Tanaman Pangan, Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang mengutamakan pendekatan budaya dan karakteristik Papua, serta pembangunan dan pengembangan lingkungan yang berbasis ekologis dengan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) termasuk Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional/KPPN (Red/dari berbagai sumber).

News Feed