by

Dukung Pelaksanaan Maklumat Kapolda Di Papua

Wartasulsel.net_|| Oleh : Bustaman al Rauf, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengeluarkan maklumat terkait dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh MRP di 5 kabupaten di tengah pandemi COVID-19. Aturan tersebut dibuat tertanggal 14 November 2020.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan maklumat tersebut dibuat untuk mengingatkan seluruh komponen panitia dan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

Maklumat dibuat sebagai acuan petugas kepolisian di kewilayahan agar tidak ada keraguan ketika menemukan tata laksana kegiatan yang menyimpang termasuk kepatuhan disiplin COVID-19. Sehingga kegiatan yang digelar bisa tetap memperhatikan upaya mencegah penyebaran COVID-19.

Berikut isi Maklumat Kapolda Papua: pertama, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat merupakan alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua dengan lembaga sosial masyarakat dan/atau kelompok masyarakat adat dalam rangka mendengarkan atau menampung aspirasi masyarakat Papua yang pelaksanaannya wajib menjaga ketentraman dan kerukunan seluruh elemen masyarakat.

Kedua, wajib menghormati dan menjalankan Protokol Kesehatan COVID-19 dan mentaati imbauan Pemerintah untuk tidak melakukan aksi mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru.

Ketiga, untuk memberikan rasa aman dan menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat dan lingkungan Papua, serta mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat dengan ini Kepala Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan Maklumat: pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tidak dirancang dan dilaksanakan secara terbuka/tertutup dengan menghadirkan orang dalam jumlah besar (lebih dari 50 orang);

Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat wajib dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dengan melaksanakan SWAP/PCR memperhatikan Batasan ketentuan social distancing, wajib memakai masker dan penyediaan fasilitas protokol kesehatan COVID-19 berupa tempat cuci tangan/hand sanitizer.;

Setiap orang dan pihak yang terlibat Rapat Dengar Pendapat, dilarang merencanakan atau melakukan tindakan yang menjurus tindak keamanan negara, makar, atau separatisme ataupun tindakan lainnya yang dapat menimbulkan pidana umum atau atau perbuatan melawan hukum lainnya dan konflik sosial.; Setelah selesai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat, penyelenggaraan dan peserta serta masyarakat yang terlibat, agar membubarkan diri dengan tertib dan tidak berkumpul atau melakukan arak-arakan/konvoi, serta tetap menjaga ketertiban umum.

Keempat, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukung

Dilihat dari perspektif apapun, maka tidak ada yang salah dengan langkah jajaran Polda Papua dibawah kepemimpinan Irjen Pol Paulus Waterpauw untuk mengeluarkan maklumat terkait penerapan protokol kesehatan untuk menekan laju bertambahnya jumlah penduduk yang terancam Covid-19, sehingga tidak ada niat sedikitpun dari Polda Papua untuk menghambat atau melarang dilakukannya RDP yang digagas oleh MRP.

Dilihat dari tujuan diselenggarakannya RDP MRP, termasuk proyeksi kemungkinan outcome yang dikeluarkan dari even politik itu, maka jajaran pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengetahui dan memahaminya, karena diakui atau tidak MRP banyak petingginya yang sudah “terpengaruh” kelompok tertentu untuk menolak perpanjangan Otsus di Papua, dengan alasan Papua dirampas Indonesia.

Tentunya fakta ini jelas hasil pemelintiran kelompok KSP dan underbow politiknya, karena sejatinya Indonesia malah terus menerus memberikan atau menggelontorkan dana cukup besar ke Papua (jika tidak percaya, maka MRP dapat meminta datanya ke Kemenkeu).

Indonesia harus menambah setiap tahunnya ke Papua sebesar Rp 33 Triliun, karena “royalty” yang dikirim Freeport ke Pusat konon hanya Rp 12 Triliun dan APBD Papua dan Papua Barat sangat membutuhkan APBN dan dana Otsus, karena jika tidak akan collaps beberapa Pemda Kabupaten dan Kota khususnya di Papua yang struktur APBDnya masih sangat bergantung pada kucuran dana Otsus. Fakta ini yang belum pernah tersampaikan ke publik, sehingga kelompok anti Otsus mendapatkan momentum terus untuk memelintir keberhasilan Otsus selama ini.

Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Comment

Leave a Reply

News Feed