by

Cemarkan Nama Baik, Batarapos Laporkan “Youtuber” Koperasi KAMU ke Polisi

Wartasulsel.net || Luwu Timur – Pemimpin Redaksi batarapos.com melaporkan youtuber Koperasi Agro Mandiri Utama (KAMU) di Mapolres Luwu Timur terkait pencemaran nama baik media cetak dan online batarapos.

Youtube yang diediting khusus menyerupai siaran tv itu bernama Info TV, berawal dari wawancara yang dilakukan oleh Pengawas KAMU terhadap ketua kelompok tani lalu diunggah ke youtube dan beri judul “KEMBALI BEREDAR BERITA PEMBOHONGAN PUBLIK YANG DIBERITAKAN OLEH MEDIA BATARAPOS” selanjutnya disebarluaskan ke media sosial Facebook dan group WhatsApp.

Pengawas KAMU yang juga youtuber itu tidak terima diberitakan batarapos.com dengan judul “Terkuak Lagi ! 28 Hektar Lahan Diduga Kosong Masuk PSR Usulan Koperasi KAMU” dimana lahan tersebut telah ditinjau langsung tim verifikator Dinas Pertanian dan dibenarkan adanya lahan kosong tersebut.

Tak hanya youtuber KAMU yang dilaporkan, batarapos.com juga melaporkan narasumber dalam unggahan video tersebut lantaran diduga memberi keterangan palsu.

Laporan pengaduan disertakan seluruh bukti-bukti itu diantar langsung Pemimpin Redaksi batarapos.com (Hasmin Syarif) yang diterima oleh penyidik Satreskrim Polres Luwu Timur, Kamis (8/10) siang tadi.

Beredarnya video yang mencemarkan nama baik batarapos itu ditanggapi oleh konsultan hukum batarapos.com (Syafruddin Jalal, S.H).

“Sebagai orang yang care terhadap keberadaan media tentu hal yang menista Batarapos sangat mengganggu bagi saya” Kesal Syafruddin Jalal.

Syafruddin Jalal yang akrab disapa Jalal menuturkan bahwa Pers bagaimanapun adalah bahagian atau pranata dari demokratisasi, Karenanya adalah menjadi tanggung jawab bersama bagi orang orang yang berakal untuk terus mengawal demokratisasi yang disuburkan lewat pemberitaan.

“Terkait berita batara pos soal lahan kosong secara formal sudah memuat seluruh kepentingan para stakeholder yang terlibat dalam program PSR, Kalaupun ada pihak yang merasa bahwa liputan batara pos itu merugikan dirinya maka pilihan konstusional baginya adalah menggunakan lembaga “hak jawab” menurut tata cara sebagai mana diatur dalam peraturan perundang undangan, Bukan malah membuat pernyataan dengan menggunakan transaksi elektronik misalnya Youtube. Karena itu dapat menjadi perilaku pidana bagi sang stakeholder menurut UU ITE jika Batara Pos merasa keberatan soal itu” Tuturnya.

Lebih lanjut Syafruddin Jalal mengkaji bahwa Batara Pos pun sebagai subjek hukum (Rechtspersoon) boleh mengajukan hak jawabnya pada channel Youtube dimaksud dengan berbagai penelitian.

“Tapi sebelum melakukannya terlebih dahulu penelitian apakah chanel itu adalah lembaga penyiaran, Sebab yang dapat menyiarkan kabar dan memberi hak jawab hanyalah lembaga penyiaran” Ujar Safruddin Jalal.

Adapun hal yang terpublis kata Safruddin Jalal, yang jika dilihat dari formanya nampak seperti berita tapi bukan dirilis oleh lembaga pemberitaan maka menurut hukum bukan merupakan produk jurnalis. Sama kedudukannya dengan channel pribadi miliknya, hanya content youtube.

“Atas dasar itu maka saya menyarankan demi menjaga dunia pers, ada baiknya Batara Pos secara kelembagaan menempuh upaya hukum dalam dua opsi, Pertama : menggunakan hak jawab jika benar channel tersebut adalah lembaga penyiaran, Kedua : melaporkan ke aparat kepolisian yg wilayah yuridiksinya mencakupi tempat dimana dugaan tindak pidana UU ITE itu terjadi” Kata Safruddin Jalal.

Upaya hukum ini penting dilakukan oleh Batarapos sebab ini berkenaan dengan marwah pers yang selalu wajib dijaga oleh seluruh elemen bangsa ini termasuk pihak kepolisian.

“Terakhir saya hendak menitip pesan kepada awak Batarapos teruslah memotret kebenaran, jangan ragu dan berkecil hati sebab para pejuang demokratisasi selalu bersama insan pers” Pesan Jalal kepada seluruh crewnya. (**).

News Feed