by

Sekretaris PPDI Angkat Bicara Soal Hak Interpelasi Di Takalar

Wartasulsel.net || Para Anggota Dewan perwakilan rakyat kabupaten takalar sekarang lagi sibuk untuk melaksanakan hak interpelasi kepada Bupati Takalar tapi disisi lain anggota Dewan seakan lupa tugas dan tupoksinya sebagai wakil rakyat dimana dia lebih mengutamakan melaksanakan rapat terkait dengan hak interpelasi dan kami menilai hak interpelasi itu memang hak DPRD kabupaten Takalar, ungkap Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Prov. Sulawesi Selatan, Al-Qadri Muis

Mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta dampak luas ke masyarakat, tapi APBD perubahan juga sesuatu yang tidak kalah penting, karena APBD perubahan merupakan upaya pemerintah daerah untuk merumuskan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi, tuturnya lagi.

Olehnya itu, kami selaku pengurus persatuan perangkat desa Indonesia ( PPDI) mewakil teman-teman perangkat desa di 76 Desa di kabupaten Takalar kecewa dan sangat menyayangkan sikap para anggota dewan yg yang terhormat yang sampai saat ini belum membahas APBD perubahan tahun 2020 dan pada akhirnya berimbas kepada belum cairnya gaji perangkat Desa terhitung sejak bulan juli sampai oktober di karenakan belum di tetapkannya apbd perubahan di kabupaten takalar.

Sekali lagi harapan kami selaku perangkat desa, mohon kepada ketua dan anggota Dewan yang terhormat untuk lebih bijak melihat keadaan masyarakatnya terkhusus kepada perangkat desa yang sampai saat ini belum mendapatkan haknya apalagi ditengah pendemi covid 19 ini banyak kebutuhan yang diperlukan terutama perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarganya, tutupnya.(*)

News Feed