by

Ekspektasi Dan Kritikan Terkait Omnibus Law

Wartasulsel.Net || Oleh : Iwan KarengBireuen-Aceh. Ada sejumlah ekspektasi terkait Omnibus Law yang terkonstruksi dalam pikiran publik antara lain : pertama, Omnibus Law RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian perekonomian kompleks.

Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja diyakini mampu menjadi solusi terhadap tingginya angka pengganguran dengan membuka lebih banyak lagi ruang atas nama investasi.

Ketiga, adanya RUU Cipta Kerja sejatinya dinilai dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Keempat, adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat menjadi sebuah terobosan baru bagi Pemerintah Indonesia untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka keran investasi secara lebih luas lagi.

Kelima, Pemerintah meyakini dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan merugikan berbagai kelompok masyarakat melalui peraturan yang telah dicanangkan.

Keenam, dengan adanya Omibus Law RUU Cipta Kerja sejatinya tidak hanya mengatur tentang jalannya hubungan industrial tetapi juga aspek pendidikan. Dimana terdapat beberapa regulasi yang diubah antara lain UU Sistem Pendidikan Nasional. UU Pendidikan Tinggi serta UU Guru dan Dosen.

Hal ini bertujuan untuk merombak Sistem Pendidikan Nasional yang lebih baik dengan beradaptasi sesuai dengan pesatnya teknologi dan perkembangan zaman. Lebih lanjut hal tersebut juga mempunyai tujuan yang berfokus bahwa pendidikan tinggi dijadikan sebagai pasar dan pemenuhan berbagai kebutuhan industri.

Namun, ada juga sejumlah realita yang juga dipotret oleh masyarakat terkait Omnibus Law yang seharusnya “diluruskan” oleh kementerian terkait jika hasil potretan masyarakat tersebut dirasa kurang tepat antara lain : pertama, melonggarkan segala bentuk perizinan terhadap investor untuk memudahkan jalannya investasi yang menitik beratkan pada ekonomi sentris tanpa mengindahkan segala bentuk kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga kepentingan masyarakat harus terpinggirkan.

Kedua, melalui data BKPM, adanya kenaikan investasi dari tahun ke tahun sejatinya tindak selalu diimbangi dengan jumlah penyerapan angka tenaga kerja di Indonesia, sehingga investasi bukan menjadi sebuah tolak ukur yang jelas dalam mengatasi masalah pengangguran hingga saat ini.

Ketiga, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya akan menguntungkan para investor sehingga banyaknya dampak yang dihasilkan dari adanya RUU Cipta Kerja terhadap hilangnya hak para pekerja seperti cuti, upah, kontrak kerja serta beberapa hak sosial pekerja lainnya.

Keempat, untuk menarik investor melakukan investasi maka dalam RUU Cipta Kerja terdapat beberapa pemangkasan perizinan seperti perizinan AMDAL (Analisis dan Dampak Lingkungan) sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerusakan tata ruang dan ekosistem lingkungan secara berkesinambungan.

Kelima, realitanya tidak sedikit yang menentang dan merasa dirugikan dari adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Banyak kelompok masyarakat yang merasa dirugikan seperti Buruh, para pegawai korporat, wirausaha kecil dan kelompok pekerja lainnya karena pada dasarnya peraturan ini dibuat guna memudahkan segala bentuk investasi dalam segala bidang.

Keenam, pendidikan tinggi dinilai sebagai pasar industri. Dalam hal ini Pendidikan dianggap sebagai komoditas dan pendidikan diletakkan dalam konteks investasi. Lebih lanjut pengelolaan pendidikan semakin komersialisasi ketika pendidikan tidak lagi didasarkan pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat tetapi hanya dilihat dari aspek ekonomi semata sehingga pendidikan tidak lagi berperan sebagai pembentukan karakter bangsa.
Penulis tetap melihat bahwa Pemerintah juga menginginkan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR segera rampung dan tuntas sehingga agenda Pemulihan Ekonomi Nasional tak menemukan jalan terjal.

Melalui RUU Cipta Kerja ini, diharapkan ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dan menghadirkan perubahan yang penuh optimisme akan penguatan ekonomi serta struktur pendapatan negara. Akibat Pandemi Covid- 19 yang melanda hampir semua negara di dunia, aktivitas perekonomian negara “lumpuh total” bahkan sebagian negara di dunia terjerembab ke jurang resesi.

Indonesia terbilang sukses dan patut diapresiasi kinerja pemerintah karena perekonomian nasional bisa survive dan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang mengguncang dunia. Banyak sekali negara yang terjerumus ke jurang resesi akibat wabah Pandemi corona yang tak kunjung landai kurva-Nya.
Jika dicermati secara mendalam dan komprehensif, RUU Cipta Kerja seharusnya didukung oleh semua elemen sosial dan seluruh komponen negara. Pasalnya, RUU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman modal, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi tertarik masuk ke Indonesia.
Outputnya adalah menyerap tenaga kerja lokal serta memberikan nilai tambah bagi pendapatan ekonomi negara. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional tentu dibutuhkan formulasi kebijakan yang terarah sehingga bisa mengatasi krisis ekonomi pasca Pandemi itu. Salah satunya adalah mengesahkan RUU Cipta Kerja sehingga bisa menyelamatkan ekonomi negara dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Pandemi corona yang melanda dunia termasuk Indonesia terasa betul dampaknya terutama bagi pekerja formal maupun informal, sehingga terjadi PHK massal. Data Kompas menunjukan bahwa pekerja di sektor formal yang di-PHK ada 229.789 orang. Sementara yang dirumahkan ada 1.270.367 orang. Total keseluruhan pekerja formal yang di PHK berjumlah 1.500.156 orang di 83.546 perusahaan. Demikian juga di sektor informal sebanyak 443.760 orang dari 30.794 perusahaan di-PHK. Total 1,9 juta orang yang di-PHK dan dirumahkan (Kompas, 19/4/2020).

Artinya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi dan struktur pendapatan negara, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi yang stagnan pertumbuhannya. Karena itu, dengan regulasi yang terintegrasi (terpadu) dan tidak tumpang tindih tentu akan memudahkan dan mempercepat proses perizinan yang selama ini birokrasinya berbelit-belit. Pada titik inilah, RUU Cipta Kerja, itu sama sekali tidak bermaksud mengurangi hak-hak dasarnya para buruh, justru mencegah potensi terjadinya PHK massal.

Dengan demikian, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia bukan berarti liberalisasi ekonomi tetapi untuk menggerakkan ekonomi, terutama sektor ekonomi digital (e-commers) yang sangat pesat pertumbuhan dan peningkatannya di era pemerintahan Jokowi. Di akui atau tidak, regulasi, birokratisasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih menyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia. Akibatnya percepatan transformasi pembangunan ekonomi menjadi terhambat.
*) Penulis adalah pemerhati masalah bangsa. Tinggal di Bireuen, Aceh.

News Feed