by

Lagi-Lagi Oknum Pemerintah Jeneponto Diseret Ke Pengadilan Tipikor Negeri Makassar

Wartasulsel,Net || MAKASSAR – Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dari pasar Rakyat Jeneponto, kembali digelar di pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Selasa (22/9).

Dalam sidang lanjutan yang diketuai oleh Hakim Ketua Daniel Pratu dan Hakim Anggota Failori.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi 2 orang, masing – masing, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jeneponto, Muh. Jafar dan Kabid Program Dinas Perdagangan dan Perondustrian Jeneponto, Eddy.

Dihadapan persidangan, Kepala Bidang Program Dinas Disdag Jeneponto, eddy menyebutkan awal mula proyek tersebut bermula saat dirinya mendapat telepon seluler dari pihak salah satu pegawai dari Honorer Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Dimana, oknum pegawai Honorer dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan menawarkan proyek pembangunan pasar senilai senilai Rp3,8 Milyar.

“Saya dapat telpone dari salah satu dari pegawai Kementrian katanya bisa membantu mendapatkan proyek pembangunan pasar,” ucapnya saat ditanyak oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapa persidangan.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan dari hasil pembicaraan dirinya dan pihak kementrian adanya penyetoran fee 8% yang harus di serahkan agar nantinya proyek DAK itu bisa turun.

“Katanya harus setor fee 8%, dari hasil (pembicaraan saya dan kementrian) itu saya sampaikan kepada pak Kadis yang saat itu masih dijabat pak Sofyan,” jelasnya.

Menindaklanjuti hasil pembicaraan itu, pertemuan pun dilakukan, yang digelar dirumah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jeneponto, yang dihadiri kurang lebih 4 orang diantaranya, Kadis Disdag Jeneponto, Sofyan, Farid Yasir yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPRD Jeneponto serta Kabid Program Disdag Jeneponto.

“Ada pertemuan dirumah Pak Sofyan dan dihadiri oleh Pak Farid Yasir, pembicaraan itu terkait fee 8%, dan saat itu pak H. Paris menyetujui itu,” sebut Eddy.

Setelah itu, Kata Eddy melalui Awaluddin Dg Kulle selaku orang kepercayaan dari Farid Yasir menemui dirinya dengan membawah uang senilai Rp.400.000.000 yang nantinya uang tersebut diserahkan kepihak Kementerian.

“Dia (Awalauddin Dg Kulle) datang bawah uang senilai Rp.400 juta yang diserahkan disamping Kantor Perdagangan,” tuturnya.

Saat uang telah diterima, dirinya bersama Arman yang saat itu menjabat Bendahara Pengeluaran terbang menuju Jakarta untuk menemui oknum pegawai kementrian Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

“Saya serahkan dihotel samping Masjid Istiqlal, uang yang saya serahkan itu sebanyak 250 juta, 150 juta saya serahkan kembali ke pak paris karna sebelumnya pak farid yasir telpon saya untuk tidak dia serahkan semuanya, uang 150 juta saya serahkan kembali ke pak paris saat dia juga berada di Jakarta, setelah itu saya kembali kemakassar,” pungkasnya.

Saat ditanyak oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dirinya bisa lolos dalam membawah uang senilai Rp400 juta melalui Bandara, Ia menyebutkan dirinya dibantu oleh salah satu pegawai perhubungan bernama H. Aso yang dikenalkan oleh salah satu petugas pegawai perhubungan yang saat itu bertugas di Bandara.

“Pegawai perhubungan yang mulia, melalui H. Yasir, Kemudian Aso kenalkan kenalkan kepegawai perhubungan yang tugas di Bandara,” jelasnya.

Diketahui, usai penyetoran tersebut, proyek DAK pembangunan pasar rakyat oleh Kementerian Perindustrian dan Pergadangan Republik Indonesia melalui anggran APBN yang dilebur menjadi Dana APBD dan turun proyek pun dikerjakan.

Sebelumnya, Tim penyidik Direktorat kriminal khusus bidang tindak pidana korupsi (tipikor) Polda Sulawesi Selatan menetapkan 4 tersangka dalam kasus pasar rakyat Jeneponto.

Keempat tersangka masing – masing yakni berinisial SA, MT, HR dan RS mereka yakni masing – masing bertindak dalam proyek tersebut sebagai pemgawas perencanaan dsn Pelaksana Proyek.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan setelah melalui beberapa proses penyelidikan pihaknya pun berhasil menetapkan 4 orang tersangka.(RUD)

News Feed