by

Stanislaus Riyanta : Omnibus Law Mendapat Resistensi Karena Kurang Komunikasi

Jakarta. KRPI (Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, red) memposting meme berjudul Pancasila Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang isinya mengenai : (1) Investasi yang Maha Utama (2) Kerusakan alam, lingkungan hidup dan hak warga biarkan saja (3) Persatuan penguasa, pengusaha dan oligarki (4) Kekuasaan yang dipimpin oleh kehendak modal dan keserakahan (5) Keadilan dan kemakmuran sosial hanya bagi orang yang sangat kaya. Bhineka Tunggal Laba, berbeda-beda tetap untung jua. Meme yang dibuat oleh KRPI ini dinilai Stanislaus Riyanta yang juga pengamat intelijen sebagai bentuk resistensi akibat Omnibus Law tidak dikomunikasikan dengan baik. “Ini bentuk sikap resistensi karena Omnibus Law tidak dikomunikasikan dengan baik. Hal ini harus menjadi catatan serius dari pemerintah dan DPR,” jelas lelaki asal NTT. Berikut petikan wawancara dengan mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia (UI) di Jakarta belum lama ini.

Jika Omnibus Law ini disahkan, maka kaum buruh melakukan aksi penolakan, apakah hal ini dapat membahayakan keberlanjutan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin?
Jawaban : Saat ini di kalangan buruh ada yang mendukung omnibus law, namun juga ada yang menolak, dengan argumentasi masing-masing. Jika pemerintah dan DPR dapat melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang menolak serta mengarahkan ekspresi penolakan melalui jalur hukum seperti judicial review, maka pemerintahan Jokowi-Maruf Amin relatif tidak akan terganggu.

Tanggal 24 September 2020 bertepatan dengan Hari Tani Nasional, elemen buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, apakah hal ini berarti kesepahaman DPR RI dengan 16 serikat buruh tidak berfungsi apa-apa?
Jawaban : Kesepahaman DPRI RI dengan 16 serikat buruh perlu menjadi perhatian agar dikomunikasikan juga ke para buruh, dan tidak hanya menjadi isu di tingkat elit. Selain itu 16 serikat buruh yang sepaham dengan DPR ini sebaiknya bisa memberikan pemahaman kepada kelompok lain yang masih belum sepaham.

RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa ada uang penghargaan lainnya yang diberikan jika karyawan dengan masa kerja 3 – 6 tahun di PHK, maka berhak mendapatkan uang penghargaan. Bagaimana respons Anda?
Jawaban : Pada prinsipnya RUU Cipta kerja jangan sampai mengurangi hak-hal pekerja seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang sudah berlaku karena jika terjadi pengurangan maka akan menjadi resistensi. Tetapi jika ternyata hak dari pekerja lebih baik pada RUU Cipta Kerja maka akan menjadi daya tarik untuk didukung.

Komnas HAM Minta Pembahasan Omnibus Law Dihentikan karena proses perumusan dan pembentukan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law bermasalah. Apakah efektif desakan Komnas HAM ini?
Jawaban : Desakan komnas HAM harus detail dalam substansi sehingga bisa diselesaikan masalah yang ada. Namun jika pendekatan pemerintah dan DPR dalam mengkomunikasikan Omnibus Law kepada pemangku kepentingan berhasil maka desakan dari Komnas HAM tidak akan efektif (Red/Wijaya).

News Feed