by

PASAL-PASAL KONTROVERSIAL WAJIB DIRUBAH DALAM OMNIBUS LAW Oleh : Evita Rahayu

Dalam RUU Ciptaker Paragraf 12 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah sehingga berbunyi “(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”.
Sementara dalam paragraf yang sama, pada Pasal 68 ayat (10) terkait ketentuan pada Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga turut diubah sehingga berbunyi: “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.”
Sanksi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan tujuan negara, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, ketentuan baru tersebut juga sangat tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 karena menghambat warga negara untuk memperoleh akses pendidikan yang merupakan haknya. “Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian masih di pasal yang sama pada ayat (3) dijelaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, akhlak mulia, sebagaimana pasal yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU ini justru bertentangan dengan konstitusi sehingga bisa membatalkan usaha negara mencapai tujuannya, bahkan menghalangi tujuan dari pendidikan itu sendiri.
Sementara itu, beberapa kalangan menilai pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja dapat mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang kriminalisasi bagi para ulama atau kiai yang mendirikan pesantren tradisional. Ada bahaya terselubung di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Sebab dalam ketentuan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenakan sanksi pidana, sehingga akan mengancam pondok-pondok pesantren tradisional dimana para kiainya bisa dijebloskan ke penjara.
Sedangkan, KRPI (Komite Revolusi Pendidikan Indonesia) memposting meme berjudul Pancasila Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang isinya mengenai : (1) Investasi yang Maha Utama (2) Kerusakan alam, lingkungan hidup dan hak warga biarkan saja (3) Persatuan penguasa, pengusaha dan oligarki (4) Kekuasaan yang dipimpin oleh kehendak modal dan keserakahan (5) Keadilan dan kemakmuran sosial hanya bagi orang yang sangat kaya. Bhineka Tunggal Laba, berbeda-beda tetap untung jua.
Kemudian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti sejumlah perubahan ketentuan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah. Sejumlah perubahan ketentuan berpotensi mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi. Perubahan tersebut terkait izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Berdasarkan catatan KPA, terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani sebesar 10,6 persen menjadi 4,9 persen. Selain itu, laporan Kementerian Pertanian terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyebutkan, luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi, mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektar per tahun. Artinya, jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi RUU Cipta Kerja, maka tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut.

Wajib dijelaskan dan wajib dirubah

Meme yang disebarluaskan oleh KRPI (Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, red) melalui media sosial jelas merupakan kritikan yang sangat keras dan merefleksikan bagaimana “dalamnya kebencian dan ketidaksetujuan” kelompok KRPI menyoroti Omnibus Law, walaupun menurut penulis, meme yang disebarluaskan oleh KRPI ini sangat sarkasme dan tidak semuanya benar.
Menurut penulis, terkait pasal-pasal bermasalah dalam RUU Omnibus Law yang dikemukakan diatas, maka baik pemerintah dan DPR RI wajib untuk menjelaskannya secara komprehensif, masuk akal, tidak membahayakan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan akseptabilitas publik terhadap RUU yang pro kontranya sudah berkepanjangan bahkan diduga pemerintah menghabiskan banyak anggaran yang notabene uang rakyat untuk membahas atau menyelesaikan RUU ini.
Jika tidak dapat dijelaskan secara baik, masuk akal dan tidak membahayakan kepentingan pendidikan ke depan, maka tidak ada jalan lain kecuali pasal-pasal bermasalah ini harus ditarik atau dicabut dari Omnibus Law.
*) Penulis adalah pemerhati ekonomi dan hukum. Tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur.

News Feed