by

Sabda Pranawa Djati, SH : Pemerintah dan DPR RI Jangan Memaksa Sahkan Omnibus Law

Jakarta. Jumlah DIM yang belum dibahas dalam Omnibus Law sebanyak 1.800 DIM sehingga Omnibus Law baru disahkan akhir Agustus atau awal September 2020, menyikapi masalah ini Sabda Pranawa Djati, SH menyatakan, Pemerintah dan DPR
jangan memaksakan diri untuk mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan merugikan rakyat.
Berikut petikan wawancara dengan Sabda Pranawa Djati, SH yang juga Sekjen ASPEK Indonesia di Jakarta.

Baleg DPR RI membentuk tim kerja bersama membahas Omnibus law tanggal 18 Agustus 2020 dengan mengajak elemen buruh baik yang pro dan kontra, ada respons?
Jawaban : Kami mengapresiasi inisiatif DPR RI yang membentuk Tim Kerja Bersama untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya Kluster Ketenagakerjaan. Posisi serikat pekerja dalam Tim Kerja Bersama tersebut adalah memberikan pandangan terkait dengan pasal apa saja dan alasan apa yang menjadi dasar penolakan RUU Cipta Kerja dari serikat pekerja. Sikap dan prinsip serikat pekerja dalam Tim Kerja Bersama tersebut adalah “UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 harus menjadi ketentuan minimum yang tidak boleh dikurangi.”

Pasal terkait Amdal dan sanksi pidana atas kecelakaan kerja dll tidak dihapuskan dalam Omnibus Law kata ketua Baleg, hanya saja disederhanakan?
Jawaban : Prinsipnya dari serikat pekerja adalah ketentuan yang sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, tidak boleh dikurangi. Kalaupun ada norma baru yang ingin dibuat, tidak boleh menghapus ketentuan yang sudah ada dan sudah baik, dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Kewenangan daerah dalam perizinan investasi juga tidak dicabut namun hanya dikasih batas waktu bagi daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut, jika daerah dinilai tidak mampu baru kewenangan tersebut diambil pusat?
Jawaban : Omnibus Law tidak boleh dijadikan dalih terselubung untuk Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan daerah maupun kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya.
Omnibus Law diperlukan karena ekonomi sudah resesi dan APBN 2021 alami defisit Rp 971 Triliun dan minus pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32 persen kata Jokowi di DPR tanggal 14 Agustus 2020, ada tanggapan?
Jawaban : Resesi dan defisit APBN adalah karena pengelolaan keuangan negara yang serampangan, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari hutang dan tidak berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Malah membebani rakyat dengan hutang yang semakin meningkat. Lemahnya penegakan hukum dan tingginya kasus korupsi membuat rakyat semakin menderita. Omnibus Law bukan cara yang tepat untuk menyusun UU baru karena berpotensi adanya pasal-pasal selundupan yang akan merugikan rakyat dan masa depan bangsa Indonesia (Red/Wijaya).

News Feed