by

Harus Ada Kriteria Ketidakmampuan Daerah Dalam Menjalankan Kewenangan

Jakarta. Kewenangan daerah dalam perizinan investasi juga tidak dicabut namun hanya dikasih batas waktu bagi daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut, jika daerah dinilai tidak mampu baru kewenangan tersebut diambil pusat, maka Trisnur Priyanto meresponsnya dengan kalem dengan menyatakan, apakah kriteria ketidakmampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya juga diatur disana?, Jika tidak itu dapat membuka celah otorisasi pusat untuk melakukan pengambilalihan kewenangan.
Berikut petikan wawancara dengan Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI dengan Redaksi di Jakarta.

Bagaimana Anda menilai 4 kesepakatan yang dibuat tim kerja Baleg DPR RI dengan elemen buruh baik yang pro dan kontra?
Jawaban : Kami dari KSBSI tidak pernah menyepakati apapun terkait RUU Omnibus Law dengan parlemen, kami hanya menyoroti Klaster ketenagakerjaan yang pasalnya banyak mendegradasi hak-hak buruh yang sebelumnya sudah diatur pada undang-undang existing.

Apakah dengan kesepakatan tersebut dapat meredam rencana aksi unjuk rasa KSPI cs tanggal 25 Agustus 2020?
Jawaban : Kalau soal tanggal 25 Agustus 2020, kami tidak turut didalamnya, karena itu agenda KSPI, seperti yang saya sampaikan diatas, kami KSBSI tidak ada kesepakatan apapun, jadi jika pemerintah dan DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Klaster ketenagakerjaan tidak memperhatikan usulan perbaikan pasal-pasal yang kami tawarkan melalui draf yang sudah dikaji oleh tim SP/SB (KSBSI, KSPN, Sarbumusi, KSPSI Yorris, dan SP Kahutindo) kami akan terus melakukan perlawanan terhadap RUU Omnibus Law.

Pasal terkait Amdal dan sanksi pidana atas kecelakaan kerja dll tidak dihapuskan dalam Omnibus Law kata ketua Baleg, hanya saja disederhanakan?
Jawaban : Bahasa disederhanakan itu tidak jelas arahnya, undang-undang apapun harus memiliki kepastian hukum, asas manfaat asas keadilan, nah jika kita lihat isi dari draf RUU Omnibus Law ini terjadi penurunan nilai norma yang ada, jadi bukan disederhanakan tapi seharusnya lebih tepatnya dirubah kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

Omnibus Law baru disahkan akhir Agustus atau awal September, apa semua elemen dapat menerima atau malah memantik unjuk rasa?
Jawaban : Tergantung, apakah isinya sudah sesuai dengan usulan dari Serikat atau tidak, jika isinya jauh dari draft yang kami berikan ke DPR RI kemarin sudah pasti akan terjadi penolakan-penolakan dari semua elemen.

Pemerintah dan DPR terus menggalang banyak pihak agar dapat menerima Omnibus law, apa upaya tersebut berhasil menurut anda?
Jawaban : Ukuran keberhasilan bukan dilihat dari berapa banyak pihak yang mendukung tapi esensi dari apa yang ditawarkan sudah memenuhi unsur rasa keadilan atau tidak, jika banyak dukungan tapi tidak merubah substansi yang ada percuma banyak dukungan tapi banyak pula pihak-pihak yang melakukan penolakan (Red/Wijaya).

News Feed