by

FBHM Tantang Wakil Bupati Enrekang Tinjau Anjungan Mata Allo

Wartasulsel.net || Ketua Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM), Hendriyanto Jufri menilai proyek revitalisasi anjungan sungai Mata Allo di kota Enrekang tidak tepat.

Jum’at, 24 Juli 2020, ketua FBHM menilai proyek anjungan sungai Mata Allo Tidak tepat, kendati proyek ini akan nampak indah jika ditempatkan disekitar wilayah Batili kota Enrekang. Pemkab Enrekang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga gelontorkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 13,8 miliar pada proyek revitalisasi anjungan sungai Mata Allo.

“Anggaran tersebut diperuntukan untuk kemajuan Pariwisata dan Budaya kota Enrekang. Tapi proyek yang akan dibangun tersebut berada diatas bentaran sungai, maka aturan berkaitan dengan sungai. Hingga Perda wajib dipatuhi pemerintah selaku penggagas. Tahun 2019 lalu, terjadi banjir bandang sebanyak dua kali didaerah Batili dan Bamba. Kemudian pasca banjir terjadi, Pemkab Enrekang turun memasang tanggul untuk menahan agar luapan air tidak masuk ke area Batili”. Ungkap Hendrianto Jufri selaku ketua FBHM.

“Adapun faktor lain, yaitu yakni kita harus melihat aturan yang ada berkaitan dengan pembangunan, mulai dari Perda hingga peraturan pemerintah yang saya maksud adalah, Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kab. Enrekang tahun 2011 hingga tahun 2031. Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Enrekang tahun 2018-2023”. Tambah Hendrianto Jufri.

Dalam aturan ini, Pemkab Enrekang melalui kajian BNPB Kabupaten secara tegas mengatakan bahwa, Enrekang merupakan daerah potensi banjir bandang dengan pusat rawan banjirnya terletak dikota Enrekang (sekitaran pertemuan wilayah sungai Mata Allo dan sungai Saddang). Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Permen PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Pemkab Enrekang harusnya membatalkan atau bahkan mencabut izin Lingkungan Proyek tersebut karna diduga bahwa penerbitan izin Lingkungan Proyek tidak lalui prosedur yang benar dan bertantangan dengan aturan yang ada. Seperti, Perda No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Enrekang, Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Sungai dan PP No. 38 tahun 2011 tentang Sungai. (LLA)

News Feed