Wartasulsel.net,_Jakarta. Omnibus Law dikatakan akan memperbaiki aturan/regulasi bukan merusaknya, belum bisa dipastikan sebelum rancangan omnibus law dibuka ke publik, sebab saat ini omnibus law itu ghaib karena dibilang ada, tapi rakyat tidak mengetahui isinya apa?
Demikian dikemukakan Odie Hudiyanto kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, banyak pakar menilai Omnibus Law dapat mengatur sinkronisasi regulasi antar kementerian, dirinya sangat setuju contohnya untuk TKA, saat ini masuk kewenangan kemnaker, imigrasi, pajak karena mewajibkan punya nomor pajak dan bayar pajak. Dengan adanya omnibus law maka urusan pengawasan TKA bisa sepenuhnya menjadi kewenangan PPNS Kemenaker.
“Upah minimum bisa dijamin tidak turun jika ini sepenuhnya wilayah Kemenaker dengan rujukan UU Ketenakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang tidak boleh dirubah dan cluster ini dikeluarkan dari omnibus law,” ujar Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPM Indonesia,red) sektor hotel, restoran, katering, pariwisata dan jasa lainnya ini.
Menurut Odie, kelanjutan pembahasan Omnibus Law di DPR RI karena DPR ingin melanjutkan aspirasi pekerja yang sudah disampaikan ke DPR RI, karena prinsipnya ajak wakil buruh untuk urun rembug dan terlibat secara kongkret untuk bersama sama menggarapnya, bukan wakil buruh dipanggil dan diminta pendapatnya
“Koordinasi antara elemen buruh, NGO dan mahasiswa terus berjalan walaupun secara online, termasuk pihaknya sedang tahap konsolidasi,” tambahnya seraya menegaskan, judicial review ke MK sudah pasti akan kita lakukan seperti tahun 2003 terbit UU Ketenakerjaan, kita uji materi ke MK dilanjutkan uji materi ke MK untuk pasal pasal yang merugikan buruh pada tahun berikutnya (Red/Wijaya).
