by

Jumisih : Banyak Pemerosotan Dalam Pasal-Pasal Omnibus Law

Jakarta. Banyak kalangan pakar menilai Omnibus Law dikatakan akan memperbaiki aturan/regulasi bukan merusaknya, namun tanggapan berbeda dikemukakan Jumisih yang menyatakan, sejauh saya membaca draff RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, saya belum menemukan bunyi yang mengarah kearah perbaikan, malah sebaliknya banyak pemerosotannya.
Demikian dikemukakan Jumisih kepada Redaksi di Jakarta (15/5/2020) seraya menegaskan, jika Omnibus Law dapat mengatur sinkronisasi regulasi antar kementerian, seharusnya tidak dilakukan dengan buru-buru. Membuat UU harus penuh dengan seksama dan kesabaran untuk saling mengkaitkan dengan produk hukum sebelumnya. “Semakin menunjukkan ketergesaan, itu semakin kita menduga dan mencurigai bahwa sebenarnya ada hal lain yang melatarbelakangi, yaitu kepentingan elit tertentu. Bukankah begitu,”tanya Jumisih selanjutnya.
“Tidak ada jaminan, bahkan di draff Omnibuslaw ada ketentuan upah perjam? Bagaimana mungkin itu bisa menjamin upah buruh tidak turun? Disamping itu, tidak benar pakar yang menilai Omnibus Law menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, karena alam akan semakin dieksploitasi,” tegasnya.
Menurut Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP, red) ini, aspirasi kelompok mana yang ditindaklanjuti? Aspirasi kami adalah “Hentikan Pembahasan Omnibuslaw” bukan malah meanjutkan.
“Jika ditanya Omnibus Law di klaim pemerintah akan mampu melindungi sektor UMKM, maka jawabannya Pemerintah sudah terlalu sering berjanji. Dulu PP 78/2015 juga berjanji untuk menarik investasi, namun faktanya tidak terbukti,” ujar Jumisih (Red/Wijaya)

Comment

Leave a Reply

News Feed