by

Elly Rosita Silaban : Omnibus Law dapat mengatur sinkronisasi regulasi antar kementerian, tapi membahayakan tenaga kerja

Jakarta. Banyak kalangan menilai bahwa Omnibus Law dapat mengatur sinrkonisasi regulasi antar kementerian, hal ini dibenarkan oleh Elly Rosita Silaban bahwa pengaturan berbagai aturan yang mengatur satu bidang yang sama tapi pengaturnya beda-beda. Omnibus Law mengatur dalam satu pintu sehingga menjadi sederhana dan ringkas, tapi membahayakan bagi tenaga kerja.
Demikian dikemukakan Elly Rosita Silaban kepada Redaksi di Jakarta (15/5/2020) seraya menambahkan, formulanya dirubah agar industri lebih mudah masuk untuk berinvestasi termasuk menghapus upah minimum kabupaten dan kota serta upah sektoral. Upah minimum akan dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah, ini akan lebih buruk karena sebelumnya upah minimum menggunakan formula pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah harus berhati-hati dalam berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini saja tekanan terhadap tiga ekosistem utama pesisir yaitu terumbu karang, padang lamun dan mangrove sudah sangat besar. Dalam pasal Omnibuslaw banyak permasalahan misalnya defenisi nelayan, sentralisasi perijinan, dan penghapusan sanksi pidana dan denda diganti dengan sanksi administrasi,” jelas Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI, red) ini.
Menurut Elly, Omnibus Law itu menyederhanakan sekaligus menyengsarakan terbukti dari beberapa pasal yang merugikan buruh. “Selama ini, tidak pernah ada aspirasi pekerja yang didengar DPR, terbukti kita tidak pernah dilibatkan, meskipun katanya terbuka untuk umum ketika virtual meeting tetapi saat kita masuk dan mencoba intervensi langsung di block, selama ini pemerintah dan DPR tidak pernah menanggapi aspirasi buruh,” tegasnya (Red/Wijaya)

Comment

Leave a Reply

News Feed