by

Urgensi DPR Dan Pemerintah Mempercepat Revisi UU Orsus Papua Oleh: Aziz

Wartasulsel.net,- Pada pemerintahan B.J Habibie, berdasarkan Undang-undang No 45/99 dilakukan pemekaran propinsi Irian Jaya menjadi dua yakni Irian jaya Barat dan Timur. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan dari tuntutan masyarakat lokal yang waktu itu ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Pemerintah waktu itu mengangkat seorang Gubernur dari masing-masing propinsi dengan keputusan Presiden No 327/M/1999. Namun, masih saja terjadi penolakan. Sehingga tap MPR No. IV/MPR/1999 keluar sebagai bentuk dukungan terhadap keluhan rakyat asli Papua untuk membentuk Otonomi Khusus (Otsus).

Hal itu berlanjut pada masa pemerintahan K.H. Abdur Rahman Wahid dikeluarkan tap MPR No. IV/MPR/2000 yang berisi tentang rekomendasi-rekomendasi dalam penerapan peraturan Otonomi Khusus Aceh dan Papua. K.H. Abdur Rahman Wahid waktu itu juga mengesahkan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang intinya membahas tentang pentingnya mengatasi ketidaksetaraan rakyat Papua dan meningkatkan pembangunan di berbagai lini untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Papua.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya kehidupan berbangsa khususnya di Papua. Cita-cita dan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan di Papua dari berbagai lini terus dilakukan. Karena dengan jalan adanya Otsus, diyakini bahwa suatu wilayah atau daerah akan memiliki kemajuan yang cukup signifikan kedepannya.

Namun, hal ini tentu berbeda dengan kondisi Papua. Berbagai konflik sepanjang tahun yang selalu terjadi di tanah Papua belum cukup membuktikan bahwa pemerintah berhasil melakukan perubahan di bumi Cendrawasih. Padahal, pemerintah sudah melakukan peningkatan anggaran melalui kebijakan Otsus mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan lainnya.

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua mulai diberikan pada tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) mengatur bahwa “Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

“Selain Dana Otonomi Khusus, Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 3) undang-undang yang sama juga mengatur tentang “Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.”

Tujuan utama pemberian Dana Otonomi Khusus tercantum pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 34 ayat (3) huruf e untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Tujuan lain pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua tersurat pada bagian Menimbang huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

Pemeriksaan oleh BPK RI terkait Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua terakhir kali dilakukan adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provisi Papua Tahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur tahun 2015 dan 2016. Sejak PDTT tersebut, BPK RI belum pernah lagi melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari hasil pemeriksaan DTT dan LKPD tersebut BPK RI mengungkap terdapat temuan dan permasalahan terkait dengan Dana Otonomi Khusus, baik dilihat dari permasalahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Masyarakat Papua dan Papua Barat sebenarnya mengharapkan agar anggaran-anggaran tersebut tentunya harus dikelola secara amanah oleh orang-orang yang memiliki peran strategis maupun teknis.

News Feed