by

OMNIBUS LAW MENUNJUKKAN REZIM JOKOWI-MA’RUF AMIN ADALAH REZIM BONEKA IMPERALIAS INDUK AMERIKA SERIKAT

Jakarta. Omnibus Law sejatinya dalam perspektif rezim Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini adalah sebuah upaya dalam maksud deregulasi demi terciptanya regulasi yang tidak lagi bertentangan dengan investasi utama-utamanya, tidak henti sampai disitu, Jokowi juga selalu menekankan bahwa investasi merupakan suatu hal yang sangat layak untuk difasilitasi keberadaan nya di Indonesia. Hal diatas memperlihatkan bahwa rezim Jokowi-MA adalah rezim yang tidak berpendirian atas kemandirian suatu bangsa untuk dapat membangun negerinya- membangun ekonominya, malahan rezim jokowi saat ini semakin menunjukan ketergantungannya kepada investasi yang sejatinya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tidak pernah mampu menyelesaikan permasalahan rakyat. Berikut wawancara dengan Raden Deden Fajarullah yang juga Ketua umum Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN, red) belum lama ini :
Bagaimana pendapat SDMN terkait RUU Ombnibus Law?
Jawab: Tentu saja SDMN menganggap bahwa Omnibus law besutan rezim jokowi adalah suatu skema yang wajar dilakukan oleh rezim boneka daripada imperialis induk di dunia saat ini yaitu AS yang tengah menghadapi krisisnya yang semakin kronis. Langkah rezim jokowi adalah perwujudan nyata rezim yang sungguh setia melayani kepentingan imperialisme melalui investasi yang merupakan salah satu skema ekspor kapitalnya imperialis demi semakin menancapkan gerak intervensinya terhadap indonesia yang akhirnya menjadi negeri setengah jajahan setengah feodal, menjadi negeri yang tidak berdaulat sama sekali.
Apa sudah ada konsolidasi dengan buruh dan NGO akan memantau pembahasan RUU Omnibus Law? apakah akan melakukan aksi atau mengadakan diskusi-diskusi?
Jawab: Untuk saat ini SDMN secara khusus belum melakukan konsolidasi dengan organisasi manapun yang secara khusus mendiskusikan soal omnibus law, hanya saja SDMN yang selama ini telah tergabung di Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama dengan berbagai macam organisasi rakyat lain, baik organisasi buruh dan petani juga secara konsisten selalu memahami rezim yang berkuasa saat ini ialah rezim fasis yang anti rakyat dan anti demokrasi serta juga merupakan rezim boneka dari imperialis induk AS, dan kali ini omnibus law adalah bukti nyata rezim menunjukan wqjah aslinya yang fasis.
Apakah ada parpol yang mencoba melakukan komunikasi politik dengan SDMN?
Jawab: Tidak ada sama sekali, SDMN seperti jawaban sebelumnya menyatakan bahwa SDMN memandang partai yang eksis sekarang hanyalah partai yang berkedok partai milik rakyat namun sejatinya adalah representasi dari kepentingan klas penindas dan penghisap, sedangkan SDMN adalah organisasi massa yang artinya lahir dari massa dan ada untuk massa, sehingga dari itu baik SDMN dengan parpol yang eksis sekarang tentu sangat bertentangan (Red/Bayu).

News Feed