by

Hari Anti Korupsi, ISMEI Soroti Kinerja BUMN

WARTASULSEL.NET – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) menyorot BUMN di hari anti korupsi, karena dalam pengelolaan yang sarat dengan korupsi di dalamnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyelenggara kegiatan usaha ekonomi negara, seharusnya menjadi bagian terpenting dalam perkembangan ekonomi negara. Namun dalam penggelolaannya BUMN belum tepat sasaran.

Menurut Lexy Datuan yang menjabat sebagai Kabiro Pergerakan dan Aksi ISMEI, dalam pengelolaannya direksi BUMN di isi oleh yang latar belakangnya bukan profesional dalam bidangnya.

Foto : Kabiro Pergerakan & Aksi ISMEI, Lexy Datuan.

 

“BUMN seharusnya di pimpin oleh orang-orang yang berlatar belakang profesional, kalau bukan latar belakang profesional. Setoran deviden BUMN tidak akan mencapi target”, ujar Lexy Datuan.

Kemudian dalam periode pertama Jokowi, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) juga menyorot beberapa direksi BUMN bermasalah yang terkena OTT KPK dan berstatus tersangka.

“Setelah dilemahkannya KPK, bisa jadi kedepannya semakin banyak direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Dalam periode pertama Jokowi sebagai presiden, ada 9 direksi BUMN yang terkena OTT KPK”, sambung Lexy Datuan.

Menurut Ikatan Senat mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) BUMN hadir untuk memenuhi kepentingan rakyat dan kepentingan Ekonomi negara. Namun yang terlihat justru jauh dari harapan.

Misalnya bulog yang akan membuang beras sebanyak 20.000 ton, seharusnya resiko seperti ini dari awal telah diperhitungakan oleh Bulog terkait distribusi beras ke masyarakat. Kenyataan lapangan kebutuhan beras kita surplus, sehingga beras yang belum tersalurkan sebanyak 20.000 ton itu terbuang percuma.

ISMEI juga mendukung Menteri BUMN untuk merampingkan struktur BUMN, karena sampai sejauh ini terlalu banyak anak cucu BUMN yang membuat kinerja BUMN sedikit lambat karena terlalu banyaknya anak cucu perusahaan.

“BUMN perlu membuat lompatan baru, misalnya perusahaan yang tidak jelas kinerjanya selama ini atau dalam satu sektor ada beberapa perusahaan, seharusnya di merger atau ditutup salah satunya, biar target deviden BUMN ke negara itu tercapai”, tutup eks-Ketua BEM FE UKIP 2017-2018 tersebut.

 

(fn/ws)

News Feed