Wartasulsel.net,- Makassar- Sejumlah mahasiswa dari Front Mahasiswa Makassar (FMM) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pemerintah perihal penjaminan sosial khususnya buruh, tani, nelayan dan kaum miskin perkotaan, Jumat 04/10.
Di depan kantor Gubernur Sul-Sel mahasiswa dengan pemimpin orasi yaitu jendral lapangan Umba, dia mengutarakan sikap pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah yang sangat konterversial terhadap masyarakat berpenghasilan kecil dengan menaikkan iuran BPJS kesehatan 100%.
“Hal ini menimbulkan terjadinya lumbung penghisapan elit birokrasi rakyat ekonomi menengah ke bawah. Dan ini membuktikan sejak berdiri di tahun 2014 sampai 2019, BPJS kesehatan senantiasa mengalami defisit.”Akibat penghisapan elit birokrasi BPJS kesehatan diproyeksi mengalami defisit sebesar 33 trilliun di akhir 2019 dan meningkat menjadi 44,7 trilliun di 2020 hingga mencapai 55,9 trilliun di akhir 2021″ sehingga menjadi sangat kontroversial.
Langkah Menteri keuangan Sri Mulyani yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS kesehatan bukti lempar handuk” pemerintahan terhadap penjaminan kesehatan pada rakyat, yang diatur oleh konstitusi UUD 1945 pasal 28H.
Kini masyrakat semakin tak percaya bahwa kehadiran BPJS kesehatan tidak sesuai kebutuhan rakyat, ini akibat kekejaman pemerintah pro kapitalisme dan investor.
Tekad dan pengorbanan jiwa dari pelopor front mahasiswa Makassar menggungat dan menuntut bubarkan BPJS. Selanjut-nya stop komersial kesehatan, ciptakan UU ketenaga kerjaan yang pro buruh, ciptakan UU pertanahan yang pro rakyat, lawan antek orba, tolak Dwi fungsi ABRI.
(RUD/redws)
